Karena Ini, Jadwal Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Baru Diusulkan Mundur ke 9 Desember Rabu Kliwon

Senin, 16 November 2026 | 12:50 WIB
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman. (Suara.com/Bagaskara)
BACA 10 DETIK
  • MPR RI menggelar rapat di Senayan untuk membahas usulan penundaan Sidang Paripurna pemilihan Wapres.
  • Sejumlah fraksi mengusulkan jadwal sidang diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 karena berbenturan dengan agenda kedewanan.
  • MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc guna memeriksa persyaratan administratif serta kesehatan calon Wakil Presiden baru.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan empat keputusan strategis hasil rapat gabungan MPR terkait tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Rapat yang digelar pada Jumat (13/11/2026) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Muzani mengatakan, agenda utama rapat ini merupakan respons konstitusional setelah pihak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).

"Rapat gabungan hari ini memutuskan 4 hal penting," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya usai rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Keputusan pertama menetapkan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.

Keputusan kedua berkaitan dengan mekanisme pengusulan nama pengganti dari pihak eksekutif. Pimpinan MPR akan bersurat kepada kepala negara untuk meminta usulan kandidat.

"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," jelasnya.

Untuk memastikan kelayakan kandidat yang diusulkan Presiden, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus pada poin keputusan ketiga dan keempat, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.

"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ungkapnya.

Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan komposisi yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD, serta dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com