Akademisi: Dasco Punya Kontribusi di Sejumlah Regulasi Pro Rakyat

Minggu, 22 November 2026 | 18:12 WIB
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga.
BACA 10 DETIK
  • Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
  • Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan dan mengesahkan UU Perampasan Aset pada November 2026 atas desakan masyarakat.
  • Pengamat politik menilai kinerja pimpinan DPR diwujudkan melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Suara.com - Kiprah Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 hingga saat ini mendapat sorotan dari pengamat politik.

Menjabat di kursi pimpinan parlemen selama lebih dari satu periode, Dasco dinilai mampu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat melalui pengawalan sejumlah regulasi yang menjadi aspirasi publik.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai dampak dari kinerja pimpinan DPR memang tidak selalu dirasakan secara instan oleh masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan erat dengan batasan tugas dan kewenangan konstitusional yang dimiliki lembaga legislatif.

"Gebrakan Dasco terkait kesejahteraan masyarakat tentu tidak berimbas langsung," kata Jamiluddin Ritonga, Minggu (22/11/2026).

Jamiluddin menjelaskan, ruang gerak anggota maupun pimpinan dewan berpijak pada tiga pilar utama parlemen, yakni fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Karenanya, kontribusi terhadap kesejahteraan publik diwujudkan melalui produk hukum dan pengawasan kebijakan.

"Kalau imbas langsung tentu tidak ada ya. Sebab Dasco hanya Wakil Ketua DPR RI, yang fungsinya hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi," ungkapnya.

Meski demikian, Jamiluddin menilai Dasco mampu memaksimalkan kewenangan tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah yang disoroti adalah akselerasi pembentukan payung hukum di sektor ketenagakerjaan.

"Dasco melakukan itu dengan mempercepat proses penyelesaian RUU menjadi UU, seperti UU Pelindungan Ketenagakerjaan," sebutnya.

Pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi salah satu regulasi yang paling dinantikan kalangan pekerja dan buruh di kota-kota besar maupun daerah industri.

Aturan ini merupakan tindak lanjut aspirasi buruh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja pada Oktober 2024.

Proses pengawalan regulasi tersebut menguat ketika Dasco bertemu dengan perwakilan buruh pada Mei 2026.

Dalam pertemuan itu, ia menjanjikan payung hukum ketenagakerjaan yang baru dapat disahkan pada akhir 2026.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com