- Kementerian Kehutanan mendeteksi 793 titik panas nasional pada 10 Oktober 2026, dengan Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi sebanyak 288 titik.
- Kabut asap akibat karhutla bergerak ke Sarawak, Semenanjung Malaysia, dan Singapura, serta menyebabkan kualitas udara di sana memburuk hingga berbahaya.
- BKSDA Kalimantan Barat berhasil menyelamatkan 46 orangutan dari area yang terbakar sejak bulan Agustus hingga 9 Oktober 2026.
Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan api yang melahap vegetasi dan asap yang mencemari udara. Di balik bencana ini, ada persoalan lain yang tak kalah penting, yakni bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan dampaknya.
Ketika pemerintah menyampaikan upaya penanganan, masyarakat di wilayah terdampak masih harus menghadapi asap tebal dan risiko gangguan kesehatan.
Perbedaan antara informasi yang disampaikan pemerintah dan realitas yang dirasakan warga dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas komunikasi publik dalam penanganan bencana.
Padahal, komunikasi merupakan bagian penting dari mitigasi bencana. Dalam pedoman Communicating Risk in Public Health Emergencies, WHO menekankan pentingnya informasi yang akurat, disampaikan sejak dini dan secara berulang, serta menggunakan bahasa dan saluran komunikasi yang dipahami dan dipercaya masyarakat.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, penyampaian informasi tidak cukup hanya untuk memberitahukan adanya ancaman, tetapi juga harus membantu masyarakat memahami risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.
Menurut siaran pers Kementerian Kehutanan yang diterbitkan pada 11 Oktober 2026, berdasarkan pemantauan SiPongi hingga 10 Oktober pukul 21.00 WIB, terdeteksi 793 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Jumlah tersebut meningkat 356 titik dibandingkan hari sebelumnya. Dari enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah tertinggi, yakni 288 titik, sedangkan Sumatera Selatan mencatat 60 titik.
Respons negara dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai cukup serius oleh sebagian kalangan. Namun, penilaian tersebut belum tentu dirasakan oleh masyarakat yang terdampak langsung. Asap tebal yang masih menyelimuti sejumlah daerah, serta risiko penyakit pernapasan yang mengintai, menjadi realitas yang harus dihadapi warga.
Berdasarkan pantauan ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) pada 10 Oktober 2026, kabut asap bergerak ke wilayah Sarawak, Semenanjung Malaysia, dan Singapura. Kualitas udara di wilayah tersebut pun masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Tidak hanya berdampak pada manusia, karhutla juga mengancam kelestarian satwa liar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mencatat 46 orangutan berhasil diselamatkan dari area terbakar sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026.
Besarnya dampak dan kerugian akibat bencana ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia dan keberlangsungan ekosistem.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah kerap disuguhkan informasi yang mengandung kabar baik oleh para pejabat, sementara informasi yang beredar di masyarakat, khususnya melalui media sosial, justru memperlihatkan kondisi yang berbeda.
Ketimpangan ini menjadi salah satu tanda belum selarasnya informasi yang disampaikan kepada publik dengan realitas di lapangan.
Masyarakat Indonesia saat ini semakin kritis dalam menyikapi ketimpangan informasi, terutama melalui media sosial. Karena itu, komunikasi publik pemerintah dituntut mampu menjembatani perbedaan tersebut dengan menyajikan data yang transparan, akurat, serta ramah terhadap literasi ekologis.
Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesan saling melempar tanggung jawab (blame-shifting).
Dalam publikasi Public Communication for Disaster Risk Reduction, UNDRR menjelaskan bahwa komunikasi publik membantu para ahli menyampaikan informasi risiko, mendukung pemahaman para pengambil keputusan, serta memengaruhi tindakan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana.
Namun, prinsip tersebut tampaknya belum sepenuhnya terealisasi di Indonesia. Terlalu banyak kepentingan dan ambisi duniawi yang dinilai memengaruhi pelaksanaan amanah pejabat publik, khususnya dalam ranah komunikasi.
Informasi dan komunikasi merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk melakukan mitigasi, baik sebelum maupun saat bencana berlangsung.
Dalam penanganan karhutla, komunikasi publik memegang peran strategis, tidak hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudah krisis.
Salah satu peran penting komunikasi publik saat bencana adalah menghubungkan pemerintah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat lokal untuk mempercepat upaya pemadaman.
Selain itu, pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pemadaman serta proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan secara terbuka kepada publik.
Keterbukaan informasi tersebut menjadi krusial sebagai bentuk konkret kehadiran pemerintah sekaligus upaya menyeimbangkan informasi yang beredar di masyarakat. Dengan komunikasi yang transparan, akurat, dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat memahami kondisi yang sebenarnya, mengenali risiko, serta mengambil langkah mitigasi yang tepat.