Pemerintah Masih Pelit Insentif Mobil Hybrid Padahal Lebih Realistis Bagi Indonesia

Suara.com - Kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan insentif bagi mobil listrik murni kembali mendapat kritik tajam. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menilai langkah tersebut perlu dievaluasi karena mengabaikan potensi besar dari mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, hingga range extender electric vehicle atau REEV.

Vice Chairman Market Development Gaikindo Jongkie Sugiarto menegaskan bahwa ketiga jenis kendaraan elektrifikasi tersebut layak mendapatkan dukungan fiskal. Menurutnya teknologi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dari sisi efisiensi tetapi juga menjadi jembatan paling realistis dalam transisi menuju kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

“Saya sudah bilang dari dulu yang mesti dikasih insentif itu listrik dan hybrid, plug-in hybrid maupun REEV," ujar Jongkie di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026.

Ada beberapa alasan kuat mengapa dukungan pemerintah seharusnya diperluas. Mobil hybrid dan sejenisnya terbukti jauh lebih irit bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan mobil bensin konvensional. Selain itu kendaraan ini tidak memiliki ketergantungan penuh pada infrastruktur pengisian daya atau SPKLU yang distribusinya belum merata di berbagai daerah.

Dari sisi ekonomi Jongkie menilai harga mobil hybrid lebih kompetitif bagi masyarakat luas. Hal ini disebabkan penggunaan baterai yang jauh lebih efisien dan ringan jika dibandingkan dengan mobil listrik murni atau BEV.

"Karena baterainya kecil. Yang (BEV) itu besar, bisa 700 kilogram sampai 800 kilogram. Padahal yang kecil ini bisa jalan 80 kilometer sampai 100 kilometer, sudah cukup lah," katanya memberikan penjelasan.

Poin paling krusial yang disorot Gaikindo adalah nasib industri komponen dalam negeri. Jika pemerintah terlalu memaksakan peralihan total ke BEV tanpa mendukung fase hybrid maka banyak pabrik komponen lokal yang terancam gulung tikar.

"Mobil-mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV masih memakai komponen-komponen ICE. Jadi saya tidak khawatir pabrik radiator tutup, pabrik knalpot tutup, pabrik filter tutup. Di mobil BEV kan komponen itu tidak dipakai. Itu yang terjadi di Thailand. Kita jangan sampai begitu," ucap Jongkie memperingatkan.

Gaikindo berharap pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif meski besarannya mungkin berbeda dengan mobil listrik murni. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ekosistem industri otomotif nasional agar tetap stabil di tengah arus elektrifikasi global.

Baca Juga: GAC Tembus 30 Juta Unit Saat Persaingan Mobil China Semakin Memanas di Indonesia