Banyak Minyak tapi Disedot Pemerintah Pusat, Bupati Meranti Bakal Gugat Jokowi

Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil kembali menjadi sorotan usai menanyakan tanggungjawab pemerintah pusat soal pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) hingga ambil alih sumur migas di wilayah yang dipimpinnya.

Bupati Adil mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Gedung Dang Merdu pada Rabu 8 Desember lalu.

"Jadi untuk DAU untuk diketahui ya, selanjutnya tahun 2022 gaji PPPK Meranti itu harusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab Kabupaten, itu hebatnya Pak," kata Adil dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (12/12/2022).

Adil pun menilai persoalan teresebut perlu dilakukan penyelidikan, namun ketika dicoba hubungi berapa banyak anggaran yang sudah digelontorkan Pemkab Meranti untuk menanggulangi gaji PPPK, ia tak berkomentar.

Lebih lanjut, Bupati Adil menyinggung soal 103 sumur minyak yang sudah kering di Meranti tapi diambil pusat.

"Sumur yang sudah kering diambil oleh pusat tidak tahu saya untuk apa, di mana sekarang tinggal beberapa lagi, saya mau menggugat Pak Jokowi," terangnya.

Adil lalu menyebutkan sebagai daerah penghasil minyak sejak 1973 ada 222 sumur dan sekarang tambahannya 13 dan besok 2023 bertambah 19 sumur malah sebagai daerah miskin.

"Kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrim miskin terbanyak itu di Riau itu ada di Meranti," terangnya.

Baca Juga: PSI Ceritamu Kini: Dulu Kompak Kritisi Anies, Sekarang Ditinggal Para Petinggi