Komitmen Kepala Daerah di Jawa Barat Soal Pelayanan Kesehatan Jiwa Masih Kurang

TANTRUM - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Jawa Barat sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Namun yang masih terkendala, yaitu di SDM antara lain karena kurangnya pelatihan terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga seringnya proses promosi dan mutasi tenaga kesehatan jiwa. 

“Belum banyak orang yang mampu menangani ODGJ secara keilmuan karena mungkin pelatihannya jarang ataupun belum ada, yang akhirnya terkadang mungkin karena tidak berpengalaman, khawatir salah penyelesaian," papar Uu, saat menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Daerah RI terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9/2022). 

“Selain itu karena kurang (SDM), ditambah lagi yang namanya pejabat ada P3 alias pindah-pindah lalu pensiun. Saat di sini dia dapat menangani dengan baik ODGJ, ternyata dia dipromosi. Ketika dipromosi karena tidak ada tempat (formasi) di rumah sakit tersebut, maka yang bersangkutan dipindah ke tempat yang lain, akhirnya yang menangani (SDM) baru lagi,” terangnya. 

Uu mengatakan pula ada kendala lain dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, khususnya terkait ODGJ, yakni belum lengkapnya RSJ di seluruh 27 Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat yang di daerahnya tidak ada RSJ terpaksa harus  jauh-jauh membawanya ke RSJ milik Provinsi di Kota Cimahi. 

Selain itu, komitmen para kepala daerah juga dinilai masih kurang dalam memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, jarang ada rumah sakit yang secara spesifik di tingkat Kabupaten/Kota yang menangani masalah kesehatan jiwa. 

"Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami (RS milik Provinsi), dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah. Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” terang Uu. 

“Para kepala daerah terkadang kurang fokus pada bidang kesehatan jiwa. Kadang-kadang anggaran pun terabaikan karena memang para kepala daerahnya belum fokus menangani hal-hal semacam ini,” ujarnya.