Viral Aksi Demo di Makassar Dikira Bawa Pistol dan Parang, Aparat Kena 'Prank'

Suara.com - Demonstrasi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meluas ke berbagai penjuru Tanah Air. Salah satunya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa dari berbagai lembaga menggelar aksi unjuk rasa di Makassar, Senin, (25/8/2025) lalu.

Aksi tersebut diwarnai kisah viral, yakni ketika demonstran membawa pistol dan parang. Setelah diamankan oleh aparat kepolisian, diketahui pistol dan parang tersebut ternyata hanya mainan yang terbuat dari kardus.

Kisah ini tersebar di Instagram @makasar_infoo. Dalam video yang diunggah akun tersebut, diketahui dua orang anggota polisi terkena prank lantaran sudah mengamankan mahasiswa yang membawa pistol dan parang.

Setelah diperiksa, ternyata kedua senjata tersebut hanya mainan.

“Kena prankAlhamdulillah demonstrasi teman mahasiswa berjalan dengan lancar dan aman mereka hanya menyuarakan aspirasi rakyat,” tulis akun tersebut dalam takarir Instagram.

Seperti diketahui, demonstrasi di Makassar digelar di sejumlah titik antara lain Gedung Kejaksaan Tinggi, Polda Sulsel, Kantor Cabang Bank Sulselbar, RS Cahaya Medika, jalan layang Makassar, BPOM, Pertamina, DPRD Kota Makassar, Pertigaan Alauddin-Pettarani, Kantor Gubernur Sulsel, hingga Kantor DPRD Sulsel.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah hal, mulai dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat hingga korupsi.

Salah satu kelompok yang akan turun ke jalan adalah Federasi Rakyat Demokrasi Makassar. Ratusan massa dari lembaga ini beraksi di Pertigaan Hertasning-Pettarani, Kantor DPRD Sulsel, dan Kantor Gubernur Sulsel. "Aksi ini menyikapi keluhan rakyat yang sudah menjerit karena kebijakan pemerintah, sehingga muncullah Gerakan Ganti Presiden," kata Jenderal Lapangan, Wawan.

Di Pertigaan Alauddin- Pettarani, Kantor Gubernur Sulsel dan Kantor DPRD Sulsel, ratusan massa dari Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) juga menyuarakan hal serupa.

Baca Juga: Kisah Penuh Haru Penantian 17 Tahun Buah Hati lewat Foto Maternity

Mereka mengangkat isu reformasi jilid kedua. Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah atas pelemahan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Sementara itu, massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat juga akan menyambangi kantor Gubernur dan DPRD Sulsel.

Tuntutan mereka adalah membatalkan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga besarnya tunjangan anggota DPR.

Di titik yang sama, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) juga turun ke jalan.

"Kami menolak seluruh kekacauan yang ditimbulkan pemerintahan yang bobrok di negara ini. Kebijakan yang diterapkan tidak pro rakyat," tegas pengurus BEM FH UMI, Syarif.

Dugaan Korupsi dan Isu Lingkungan

Selain tuntutan politik, massa dari lembaga lain juga menyoroti dugaan korupsi. Beberapa di antaranya adalah proyek pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Pangkep, dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, serta kasus dugaan korupsi pokok pikiran APBD DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Massa menuding RS Cahaya Medika merusak lingkungan karena tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Sementara, di kantor BPOM Makassar, massa akan menyuarakan protes terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal.

Kasi Humas Polres Makassar AKP Wahiduddin mengatakan pusat aksi akan terjadi di jalan Urip Sumoharjo, AP Pettarani dan Jalan Alauddin. Pengendara yang hendak melintas pada siang dan sore diimbau untuk mencari jalur alternatif lain dengan aplikasi peta digital.

"Kami mengimbau agar pengendara bisa menghindari rute yang akan jadi titik aksi," ujarnya.

Ia menegaskan, polisi mendapat surat pemberitahuan soal aksi unjuk rasa yang akan digelar di kota Makassar secara serentak. Ratusan personel juga akan ditugaskan untuk melakukan pengamanan secara persuasif.

Sebelumnya, jagat media sosial di Indonesia dihebohkan dengan munculnya seruan aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 di gedung DPR RI.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni