Suara.com - Polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir setelah pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Refly Harun menemui Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Gibran saat maju dalam Pilpres 2024.
Denny dan Refly mengusulkan agar DPD mengambil inisiatif untuk mendorong proses pemakzulan Gibran tanpa hanya menunggu langkah DPR.
Denny menilai DPD bisa mulai menampung aspirasi masyarakat serta mengkaji opsi hukum yang tersedia. Jika DPR tidak mengambil inisiatif, ia juga membuka kemungkinan mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke MK.