Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti pentingnya tanggung jawab lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perusahaan pemegang konsesi dinilai harus menjalankan kewajiban masing-masing, mulai dari pencegahan kebakaran hingga penindakan terhadap pelanggaran.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Tanpa koordinasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten, upaya pencegahan hingga penegakan hukum berisiko tidak berjalan optimal.
Menurut Umi, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengawasan lahan rawan kebakaran, terutama kawasan perkebunan dan konsesi perusahaan. Pemerintah harus memastikan setiap pemegang izin memenuhi kewajiban pencegahan karhutla, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pemadaman. Selengkapnya, simak video di atas.
Video Editor: Bayu