SUARA BANDUNG BARAT- Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan meminta warganya untuk tetap waspada dengan ancaman potensi gempa yang ditimbulkan yang diakibatkan dari Sesar Lembang.
Sesar Lembang membentang sepanjang 29 kilometer dari titik sesar yang paling terlihat di Gunung Batu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Garis sesar kemudian memanjang ke sisi barat KBB, mengarah ke Ngamprah, melewati Cisarua, Parongpong, hingga Padalarang. Dampaknya disebut bisa terasa hingga Kota Cimahi.
"Kita menyadari bahwa kita merupakan masyarakat yang tinggal di Sesar Lembang. Satu hal yang perlu dilakukan, yakni pertama memahami apa itu Sesar Lembang," Dikdik usai menghadiri acara Jambore Jurnalis TV dengan tema "Kolaborasi Bersama Mengurangi Risiko Bencana".
Untuk itu, kata dia, upaya mitigasi dan edukasi seperti yang dilakukan dalam kegiatan ini sangat penting dilakukan terhadap berbagai unsur masyarakat.
"Masyarakat harus menyadari potensi ini. Kita harus menumbuhkan kesiapsiagaan, saya kira kegiatan ini jadi langkah sangat strategis untuk berkontribusi mengedukasi masyarakat dalam hal kesiapsiagaan bencana Sesar Lembang," ujar Dikdik.
Ketua Perhimpunan Objek Wisata Indonesia (Putri), Heni Smith mengatakan objek wisata yang ada di Lembang juga bakal terdampak Sesar Lembang.
"Kita sudah menyadari potensi Sesar Lembang, apalagi objek wisata di sini (Lembang) kan di atas Sesar lembang semua. Kita tentu sudah mengedukasi pelaku wisata di Lembang. Itu kita lakukan rutin termasuk dengan warga dan pemdes," ujar Heni.
Kesiapsiagaan yang mesti dimiliki pengelola objek wisata yakni ketersediaan marka kebencanaan. Marka itu berguna mengarahkan pengunjung jila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, tak hanya Sesar Lembang.
"Tentu marka kebencanaan dan titik evakuasi itu hal penting di objek wisata yang dikunjungi ribuan orang, kalau marka nggak jelas saat pengunjung panik, nah akan membahayakan. Makanya kita usulkan ke pemerintah agar setiap obwis itu punya marka kebencanaan dan titik evakuasi," tutur Heni.
Baca Juga: Prabowo Jadi Presiden, Anak SD Sampai SMA Dapat Makan Siang dan Susu Gratis
Sementara itu Ketua Korda IJTI Cimahi-KBB, Edwan Hadnansyah mengatakan Jambore IJTI 2023 bertujuan meningkatkan kesadaran dan mitigasi masyarakat terhadap potensi bencana di Jawa Barat terutama pada potensi dampak Sesar Lembang.
"Jurnalis juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kebencanaan, jangan sampai menimbulkan kepanikan di masyarakat akibat dari produk jurnalistik yang tidak komprehensif, khususnya mitigasi Sesar Lembang," kata Edwan. (*)
Berita Terkait
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
KAI Genjot Perbaikan Perlintasan Sebidang, 145 Titik Prioritas Rampung Dibenahi
-
Waspada Vampir Oli pada Motor Bekas, Kenali Ciri dan Cara Deteksinya sebelum Membeli
-
Apakah Aman Menyimpan Skincare dan Makanan dalam Satu Kulkas Mini?
-
Pabrik BYD di Subang Diresmikan Pekan Depan
-
Bukan Minta Maaf, Pelaku Begal Payudara di Bangkalan Malah Bacok Suami Korban
-
Sebelum Remaster Rilis, Toy Story 3 Akan Dihapus dari Xbox
-
Usut Sumber Limbah Kali Jantung, DLHK Depok Gandeng Wilayah Tempuh Jalur Hukum
-
Brimob Sterilisasi JIS dari Tribun Sampai Ruang Ganti Jelang Duel Persija vs Brisbane Roar
-
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Disdik Bogor
-
Utang Kereta Cepat Dialihkan ke Kemenkeu pada 15 September