Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar atau LKBH Makassar meminta Presiden Jokowi moratorium TKA dan perusahaan nikel China. Pasca bentrokan antara TKA dan pekerja lokal di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
"Jangan dianggap remeh, apa yang terjadi di Morowali bentrok fisik TKI dan TKA China itu sudah mengganggu instabilitas negara dari sektor pertahanan dan keamanan negara. Karena kuat dugaan negara China tidak akan tinggal diam," ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar, saat menghadiri pembacaan putusan pra peradilan nomor 33/2022 di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa, 17 Januari 2023.
Bentrok di PT GNI Morowali telah mengakibatkan kematian TKI dan TKA. Jelas pemerintah China akan meminta keterangan resmi dari pemerintah Indonesia. Terkait matinya warga negara mereka, ditambah sentimen ras yang menyebar dan isu TKA China yang juga merupakan tentara China.
"Mana tau kita, bahwa TKA China itu juga merupakan tentara aktif yang ditugaskan oleh negara China daratan, apalagi melihat investasi besar-besaran mereka untuk mendirikan perusahaan tambang nikel memang butuh keamanan," tambah Muhammad Sirul Haq.
Moratorium penting guna menghindari bentrok susulan, isu pertahanan keamanan negara adalah nomor satu di atas segalanya. Tim investigasi perlu diturunkan lebih mendalam mengupas kejadian lapangan dan menganalisa dampak keamanan dan pertahanan negara.
"Moratorium ini, dengan alasan pertahanan keamanan negara, stop dulu semua kegiatan tambang nikel di Morowali, turunkan tim independen sebab jika dibiarkan ini akan jadi ledakan yang lebih besar dan sangat potensial menyebabkan kerusuhan yang lebih besar," tambah Muhammad Sirul Haq.
Muhammad Sirul Haq menambahkan, jika pemerintahan Jokowi tidak melakukan moratorium maka kuat dugaan Jokowi harus bertanggung jawab secara hukum dan HAM terhadap keamanan warga negara Indonesia dan konstalasi keamanan pertahanan negara yang terjadi bentrok dengan negara asing dan warga negara asing.
"Jangan dianggap remeh, apalagi Jokowi tidak transparan dari memaparkan perusahan dan pekerja asing di Indonesia khususnya nikel Morowali," ujar Muhammad Sirul Haq.
Diakhir keterangannya, Muhammad Sirul Haq menilai pertahanan keamanan negara lebih penting dari investasi nikel China di Indonesia dan TKA asing. Karena tidak juga memiliki andil besar dalam melunasi hutang negara Indonesia.
Baca Juga: Erina Gudono Cemburu Kaesang Pangarep Cari Co-Host Cewek, Endingnya Tak Terduga
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Fenomena Pempek Tumpah di Bawah Jembatan Ampera: Sarapan Mewah Cuma Rp1.000!
-
Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
-
Live-Action Naruto Mulai Casting Pemeran Naruto, Sasuke, dan Sakura
-
AI Makin Canggih, Apakah Kreativitas Manusia Masih Punya Nilai Jual?
-
Perpres Pelindungan Jaksa Dinilai Terlalu Longgar, Pakar Minta Batas Pelibatan TNI Dipertegas
-
4 Cushion untuk Menutupi Bekas Jerawat Hitam, Coverage Tinggi dan Minim Oksidasi
-
Batal Tayang di Bioskop, Film Soulm8te akan Rilis dalam Format Digital
-
Rakyat Wajib Pajak, Pemerintah Harusnya Serius Mendengar
-
BNI Dukung UMKM Batik Lewat Puspa Nuswantara 2026
-
Sosok Aisyah Zakkiyah, Komisaris BUMN Viral Diduga 'Keluarga' Menteri