Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mendapatkan laporan mengenai kerusuhan yang terjadi di kawasan pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jokowi langsung memerintahkan agar pelaku di balik terjadinya kerusuhan itu ditindak tegas.
Perintah tersebut langsung disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum, mengungkap seterang-terangnya," kata Listyo melalui konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/1/2023).
Listyo sempat menyebut ada 71 orang yang diamankan pihak kepolisian. Sebanyak 17 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kepada Listyo untuk mengerahkan personel keamanan di kawasan industri smelter tersebut. Sebab, industri smelter itu akan kembali beroperasi pada Selasa (17/1/2023) esok.
Jokowi mau agar industri di sana bisa berjalan tanpa ada gangguan seperti kerusuhan yang menyebabkan 3 orang tewas.
"Karena ini juga tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar yang tentunya akan terdampak apabila operasional dari perusahaan terganggu," ujarnya.
Insiden berdarah antara karyawan WNA asal China vs WNI di smelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah menyebabkan tiga orang tewas, dengan rincian satu WNA dan dua orang pekerja lokal.
Bentrok meluas lantaran tak mampu dibendung hingga karyawan membakar beberapa alat berat di lokasi tambang. Video-video bentrok dua kelompok karyawan beredar luas di media sosial dan menjadi tontonan publik.
Baca Juga: Menperin Singgung Iklim Investasi di Indonesia Pasca Kericuhan PT GNI Morowali Utara
Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa mendapatkan informasi bahwa PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) diduga sengaja membenturkan tenaga kerja asing dengan para tenaga kerja lokal.
“Tentu ini pola penyelesaian masalah yang sangat keliru, meredam tuntutan hak para pekerja dengan cara membubarkan aksi mogok kerja menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA)," ungkap Ikram.
"Terbukti letupan kericuhan yang dipicu TKA mengakibatkan puluhan pekerja luka-luka, sehingga reaksi yang ditimbulkan para pekerja lokal lainnya atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit,” lanjutnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Kerahkan Kementerian dan Lembaga Untuk Tindak Lanjuti Pelanggaram HAM Berat di Masa Lalu
-
Kerusuhan hingga 3 Orang Tewas, Pabrik Smelter PT GNI di Morowali Kembali Beroperasi Besok
-
Bukan TKA Pukul TKI, Kapolri Sebut Provokasi Jadi Sumbu Kerusuhan di PT GNI Morowali Utara
-
Viral Ucapan Cak Nun Jokowi Disebut Fir'aun, Kader PSI Beri Balasan Menohok
-
Geger Bentrok Pekerja hingga 2 Orang Tewas, Pemerintah Didesak Tegas Evaluasi Izin PT GNI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi