Garap Lima Proyek Infrastruktur, Menteri PUPR Gandeng Jepang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Duta Besar Jepang yang baru untuk Indonesia Masafumi ISHII dalam rangka perkenalan dan membahas kelanjutan kerjasama antara kedua negara baik yang baru maupun yang tengah berjalan, di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Salah satu kerjasama yang baru dilaksanakan adalah bantuan sistem keamanan untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerjasama berupa Hibah dari Pemerintah Jepang dengan skema Non Project Type Grant Aid (NPGA) tersebut memiliki nilai JPY 500 atau setara Rp 59,5 miliar.

“Pemerintah Jepang menawarkan bantuan peralatan pendeteksi wajah dalam rangka kerjasama pencegahan terorisme. Terutama untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Stadion Utama GBK yang memiliki 60 ribu tempat duduk, dapat dideteksi hanya dalam hitungan detik,”tutur Menteri Basuki.

Kerjasama kedua yang dibahas adalah mengenai kelanjutan pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban. Pelabuhan tersebut direncanakan akan dioperasikan secara bertahap, diawali dengan soft opening pada Maret 2019 dan beroperasi penuh pada tahun 2027. Jalan akses tersebut memiliki panjang 8,1 km dengan 4 lajur dan 2 arah dengan nilai konstruksi sebesar Rp 1,12 triliun. “Kementerian PUPR ditugasi menyiapkan untuk akses ke Patimban dari Tol Cipali. Pada kwartal pertama tahun 2019 ditargetkan sudah bisa beroperasi,” tutur Menteri Basuki.

Proyek ketiga yang dibahas adalah Jakarta Sewerage System berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari pinjaman Pemerintah Jepang yang akan dibangun pada zona 1 dan zona 6 yang menjadi dua lokasi prioritas dari 15 Zona (Zona 0-14). Proyek ini diharapkan dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada 2022. Pada zona 1 yang berlokasi di Pluit, IPAL yang dibangun akan memiliki kapasitas 198 ribu meter kubik per hari dengan cakupan layanan 4.901 hektar. Sementara Zona 6 yang berlokasi di Duri Kosambi dengan kapasitas 282 ribu meter kubik perhari dengan total cakupan layanan 5.875 hektar.

Keempat adalah Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang merupakan proyek jalan tol dalam Kota Bandung, yang terbagi menjadi 4 paket yaitu : Pasteur – Pasupati (1,5 km), Soekarno Hatta – Gedebage (2 km), Kopo-Leuwipanjang (1,3 km) dan Kiara Condong – Buah Batu (1,3 km). Saat ini sedang dilaksanakan penyusunan MoU antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR terkait dengan pembebasan lahan.

Kelima adalah Bali Beach Conservation Project Phase II, yang mengambil tempat pada empat lokasi yakni Pantai Legian-Seminyak di Kabupaten Badung, Pantai Candidasa di Kabupaten Karangasem, Tanjung Benoa dan Pantai Nusa Dua di Kabupaten Badung dengan total nilai (Loan) 1,1 Miliar Yen atau sekitar Rp1,2 triliun. Tujuan utama dari Konservasi Pantai adalah mengembalikan kondisi pantai yang tergerus ombak sehingga tidak mengakibatkan berkurangnya garis pantai. Keenam adalah kerjasama untuk Modernisasi Daerah Irigasi Rentang dan Daerah Irigasi Komering, serta terakhir adalah pengendalian banjir di Solo atau Lower Solo River Improvement Project Phase II.

Baca Juga: BPK Apresiasi Kementerian PUPR Menata Permukiman Kumuh