Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa Ibu Kota negara akan dipindah ke wilayah Kalimantan Timur yang berlokasi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara.
Meski telah diumumkan Presiden, namun tak semua masyarakat setuju. Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) misalnya yang menolak pemindahan Ibu Kota.
"Kami menolak rencana pemindahan Ibu Kota ke tempat baru yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo," kata Ketua Kowantara Mukroni, Selasa (27/8/2019).
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, Kowantara menilai pemindahan Ibu Kota membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara situasi ekonomi negara ini belum stabil dengan kondisi daya beli masyarakat yang semakin turun.
"Naiknya harga bahan-bahan pokok. Pendapatan usaha kecil semakin menurun terutama warung-warung makan kecil seperti warteg (warung Tegal) dan lainnya yang sepi dari pembeli karena daya beli masyarakat yang semakin sulit," kata Mukroni.
Selain itu, kesempatan kerja yang semakin sempit akibat dari banyak perusahaan yang tutup dan ini mengakibatkan penganguran semakin besar dan tentunya kemiskinan semakin tinggi.
"Hutang negara semakin membesar. Seharusnya serta kewajiban pemerintah untuk fokus mengatasi ekonomi untuk dijadikan prioritas utama seperti daya beli masyarakat yang semakin turun, harga-harga bahan pokok yang tinggi, pengangguran semakin besar, kemiskinan yang tinggi, dan hutang negara semakin menumpuk," tutur Mukroni.
Menurut Mukroni, masalah-masalah ekonomi tersebut yang wajib segera diatasi dan dijadikan prioritas utama pemerintah dalam mensejahterahkan rakyatnya bukan mewacanakan pemindahan ibu kota yang justru menambah masalah-masalah baru nantinya.
Baca Juga: Ada Lahan Prabowo di Ibu Kota Baru, Gerindra: Apa pun Beliau Siap Berikan
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun