Suara.com - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui partisipasi korporasi atau perusahaan besar menjadi salah satu aspek penting dalam peran Indonesia sebagai Presidensi G20 dan B20 tahun 2022. Hal itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan investasi yang bersifat kolaboratif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan peran UMKM memang sangat penting untuk mencapai inklusivitas. Oleh karena itu peran korporasi sangat dibutuhkan untuk semakin meningkatkan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi.
“Ini juga yang menjadi latar belakang BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) meminta banyak investasi yang menyasar ekonomi kecil, walaupun produktivitasnya rendah tapi potensi pertumbuhannya sangat tinggi,” ujar Riefky, ditulis Rabu (18/5/2022).
Sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo (Jokowi) Kementerian Investasi atau BKPM memang memasukkan kolaborasi Usaha Besar dengan UMKM sebagai satu di antara tujuh Key Performance Indicator (KPI) lembaga tersebut. Pada poin ketiga KPI dimaksud disebutkan bahwa BKPM mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.
Berdasarkan data BKPM, total nilai kontrak kerja sama antara Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM pada tahun 2021 tumbuh 82 persen dibandingkan 2020 menjadi sebesar Rp2,7 triliun. Jumlah UMKM yang terlibat juga naik signifikan mencapai 99 persen dari 192 pada 2020 menjadi 383 UMKM pada 2021.
“Jadi sangat penting peran korporasi untuk memberdayakan UMKM. Karena korporasi ini lah yang kemudian bisa melakukan transfer knowledge, capacity building, dan technical improvement untuk UMKM,” Riefky menambahkan.
Banyak negara, menurut Riefky, sudah membuktikan dampak positif yang besar dari peran korporasi dalam memberdayakan UMKM sehingga menjadikan sebuah negara yang semula berstatus berkembang menjadi negara maju.
“Negara-negara berkembang yang menjadi negara maju atau mengalami produktivitas yang sangat tinggi, seperti Cina, Vietnam, mengandalkan sektor manufaktur dan ditopang oleh UMKM-nya,” tegasnya.
Peran Indonesia dalam Presidensi G20 dan B20 ini diharapkan benar-benar dioptimalkan untuk mendorong potensi kolaborasi yang lebih besar antara korporasi dengan UMKM Indonesia sehingga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terlebih, kata Riefky, sudah cukup banyak aksi sejumlah korporasi di Indonesia yang merealisasikannya.
Baca Juga: Menkominfo Berharap Rancangan Paket Bali Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi Global
Pada akhir 2021 misalnya, sejumlah pelaku UMKM binaan PT HM Sampoerna Tbk. di Jawa Barat dan Jawa Timur telah menerima bantuan dari BKPM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi UMKM, memiliki NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas, serta perizinan tunggal untuk mendapat berbagai kemudahan, seperti Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) hingga akses permodalan. Diharapkan, upaya tersebut dapat turut membantu perkembangan usaha mereka.
”Kami terus berupaya membantu meningkatkan kapasitas UMKM binaan kami supaya bisa terus berkembang dan berkelanjutan secara jangka panjang. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari komitmen Sampoerna untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor UMKM Indonesia,” kata Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, Mindaugas Trumpaitis beberapa waktu lalu.
Selama 15 tahun terakhir, Sampoerna aktif membina UMKM melalui dua program, yaitu Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang telah memberi pelatihan kepada lebih dari 56.000 peserta, serta Sampoerna Retail Community (SRC) dengan anggota mencapai lebih dari 160.000 pengusaha toko kelontong yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Aksi serupa juga dilakukan PT Astra Internasional Tbk melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) yang membina 300 UMKM termasuk dari sektor manufaktur logam pada 2021. Pembinaan ini ditujukan supaya UMKM mampu menjadi pemasok komponen roda dua ke PT Astra Honda Motor (AHM).
YDBA memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi pemasaran bagi para UMKM binaan. Mendorong UMKM berinovasi mulai dari diversifikasi produk, proses bisnis, hingga pemasaran melalui optimalisasi pasar online.
Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny mengatakan partisipasi korporasi besar sangat penting dalam mengembangkan UMKM. Momen Indonesia sebagai Presidensi G20 dan B20 ini diharapkan bisa menemukan dan mengatasi berbagai pekerjaan rumah UMKM supaya bisa teratasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Daftar Promo Tiket Whoosh Selama Mudik Lebaran, Diskon hingga Rp 100.000
-
Momen Ramadan Dimanfaatkan Pengembang untuk Dongkrak Penjualan Properti
-
Bukan Karena Kapal Rusak, Ini Biang Kerok Antrean Kendaraan di Bakauheni
-
Konflik AS-Israel vs Iran Picu Lonjakan Harga BBM di 95 Negara, RI Paling Merana?
-
Mudik Gratis BUMN 2026: PLN Berangkatkan 12.500 Pemudik Sekaligus Tekan Emisi
-
Harga Minyak Dunia Tembus US$100, Presiden Prabowo Perintahkan Genjot Produksi Batu Bara
-
Sistem Kelistrikan PLN Sumatera Utara Andal, Siap Layani Periode Idul Fitri 2026
-
10 Cara Mengelola Sisa Gaji Bulanan Jika THR Habis Terpakai Mudik
-
Jangan Cuma Habis buat Baju Baru! Ini 10 Cara Putar THR Jadi Passive Income Modal Kecil
-
Nekat Melintas Saat Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Ancam Bekukan Izin Perusahaan Logistik Bandel