Suara.com - Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki (oPt), membeberkan daftar perusahaan yang diduga membantu Israel dalam pemindahan warga Palestina dan perang genosida di Gaza, yang jelas jelas melanggar hukum internasional.
Seperti dilansir Aljazeera laporan terbaru Albanese yang akan dipresentasikan pada konferensi pers di Jenewa pada Kamis, 3 Juli 2025 secara eksplisit menyebut 48 pelaku korporasi. Yang paling mencengangkan, daftar ini mencakup raksasa teknologi asal Amerika Serikat seperti Microsoft, Alphabet Inc. (induk Google), dan Amazon. Sebagai bagian dari investigasi mendalam ini, sebuah basis data yang berisi lebih dari 1000 entitas korporasi juga telah disusun.
Laporan Albanese tidak main-main dalam menyoroti keterlibatan korporasi. "Pendudukan [Israel] yang berlangsung lama telah menjadi tempat pengujian yang ideal bagi produsen senjata dan Big Tech yang menyediakan pasokan dan permintaan yang signifikan, pengawasan yang minim, dan akuntabilitas nol sementara investor dan lembaga swasta dan publik mendapat untung dengan bebas,” demikian bunyi laporan tersebut.
Laporan ini bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan, "Perusahaan tidak lagi sekadar terlibat dalam pendudukan mereka mungkin tertanam dalam ekonomi genosida," sebuah pernyataan keras yang secara langsung merujuk pada serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Pendapat ahli Albanese pada tahun lalu, yang menyatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, semakin diperkuat. Laporan terbaru ini mengklaim temuannya menggambarkan "mengapa genosida Israel terus berlanjut". Alasannya gamblang: "Karena menguntungkan bagi banyak orang."
Sektor Militer: Pengadaan jet tempur F-35 oleh Israel, bagian dari program pengadaan senjata terbesar di dunia, melibatkan sedikitnya 1.600 perusahaan. Meskipun dipimpin oleh Lockheed Martin (AS), komponen F-35 dibuat secara global. Leonardo S.p.A (Italia) terdaftar sebagai kontributor utama, sementara FANUC Corporation (Jepang) menyediakan mesin robotik untuk lini produksi senjata.
Sektor Teknologi: Dituding memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data biometrik warga Palestina oleh pemerintah Israel, "mendukung rezim perizinan diskriminatif Israel." Microsoft, Alphabet, dan Amazon dituduh memberi Israel "akses yang hampir setara dengan pemerintah ke teknologi cloud dan AI mereka," yang meningkatkan kapasitas pemrosesan data dan pengawasannya.
IBM (AS): Disebut bertanggung jawab melatih personel militer dan intelijen, serta mengelola basis data pusat Otoritas Kependudukan, Imigrasi, dan Perbatasan (PIBA) Israel yang menyimpan data biometrik warga Palestina.
Palantir Technologies (AS): Laporan ini menemukan bahwa platform perangkat lunak ini memperluas dukungannya kepada militer Israel sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Diduga menyediakan teknologi kepolisian prediktif otomatis yang digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis di medan perang, termasuk melalui sistem kecerdasan buatan seperti "Lavender" dan "Gospel".
Baca Juga: Eksklusif: Duta Besar Iran Bicara Gencatan Senjata, Serangan Balasan, dan Masa Depan Konflik
Alat Berat: Caterpillar, Rada Electronic Industries (milik Leonardo), HD Hyundai (Korea Selatan), dan Volvo Group (Swedia). Mereka menyediakan mesin berat untuk penghancuran rumah dan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Pariwisata Online: Platform persewaan Booking dan Airbnb dituduh membantu permukiman ilegal dengan mencantumkan properti di wilayah pendudukan Israel. Airbnb bahkan disebut melakukan "humanitarian-washing" setelah sempat menghapus properti di permukiman ilegal pada 2018, namun kemudian menyumbangkan keuntungan dari iklan tersebut untuk tujuan kemanusiaan.
Energi: Drummond Company (AS) dan Glencore (Swiss) disebut sebagai pemasok utama batu bara untuk listrik ke Israel, sebagian besar berasal dari Kolombia.
Pertanian: Bright Dairy & Food (Cina), pemilik mayoritas Tnuva (konglomerat makanan terbesar di Israel), disebut mendapatkan keuntungan dari tanah yang disita dari warga Palestina di pos-pos ilegal Israel.
Irigasi: Netafim, penyedia teknologi irigasi tetes yang 80% sahamnya dimiliki oleh Orbia Advance Corporation (Meksiko), menyediakan infrastruktur untuk mengeksploitasi sumber daya air di Tepi Barat yang diduduki.
Perbankan & Investasi: Obligasi pemerintah Israel yang mendanai perang juga disorot. Bank-bank besar seperti BNP Paribas (Prancis) dan Barclays (Inggris) disebut memungkinkan Israel menahan premi suku bunga meskipun terjadi penurunan peringkat kredit.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Purbaya Usul RUU PFII ke DPR, Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Internasional
-
Asuransi Syariah Mulai Bidik Seluruh Segmen Masyarakat RI
-
Wisatawan Indonesia Kini Lebih Mudah Pesan Hotel di Luar Negeri, Cukup Pakai Aplikasi
-
Catat Tanggalnya! Danamon Siapkan "Hujan Kejutan" Sambut HUT ke-70
-
Saham Dinilai Sudah Terlalu Murah, Gimana Nasib BBNI?
-
Astra Perkuat Desa Sejahtera Kemiren, Budaya Osing Jadi Penggerak Ekonomi Warga
-
Peserta JKN Tembus 282,7 Juta Jiwa, BPJS Kesehatan Perkuat Fondasi SDM Unggul Indonesia
-
B50 Resmi Jalan, Ekonom UGM Ingatkan Ancaman APBN, Minyak Goreng hingga Deforestasi
-
Danantara Belum Juga Rilis Laporan Keuangan 2025
-
Kemendag Tagih PLN Penuhi Hak Pelanggan Korban Pemadaman, Kompensasi Masih Tunggu Investigasi