Suara.com - Target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto diyakini tidak akan mudah tercapai.
Di tengah tekanan ekonomi global yang kian tak menentu, jalan menuju angka fantastis itu dipenuhi kerikil tajam yang memerlukan kerja keras dan strategi matang.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa banyak "pekerjaan rumah" (PR) yang harus dibereskan pemerintah agar ambisi pertumbuhan tinggi tersebut tidak sekadar menjadi janji politik belaka.
"Untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi 8 persen itu maka harus banyak yang harus dibenahi, apalagi kalau kita lihat gonjang-ganjing akibat perang dagang 2.0. Itu salah satunya adalah PHK, kemudian neraca perdagangan yang tertekan, dan satu lagi tentunya tekanan fiskal," kata Esther dalam Kajian Tengah Tahun (KTT) INDEF 2025 via Zoom, Rabu (2/7/2025).
Esther menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya bahkan sudah memberi sinyal koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun ini, dari 5,2 persen menjadi hanya 5 persen. Namun, menurutnya, kondisi riil di lapangan sangat mungkin lebih rendah dari itu.
"Kita lihat bahwa adanya defisit fiskal dari 2,5 persen menjadi 2,7 persen akan berdampak pada porsi pembayaran utang terhadap PDB yang naik menjadi 40 persen," ujarnya. Peningkatan defisit fiskal ini menjadi perhatian serius, karena dapat membebani anggaran negara dan mengurangi ruang gerak pemerintah untuk investasi produktif.
Lebih jauh, Esther mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berdampak pada anggaran nasional, tetapi juga bisa menimbulkan efek berantai ke berbagai sektor. Pengurangan belanja kementerian/lembaga (KL) dan transfer ke daerah menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan, yang akan terasa hingga ke tingkat lokal.
"Kalau kita cermati lagi dalam data tersebut ternyata belanja KL dan transfer ke daerah pun juga akan berkurang. Ini tidak hanya tantangan bagi nasional tapi juga daerah, dan punya dampak yang luar biasa," tuturnya, menyoroti implikasi yang lebih luas dari tekanan fiskal.
Selain tantangan ekonomi makro, Esther juga menyoroti potensi memburuknya kepercayaan publik. Ia khawatir jika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang tidak disertakan dengan data yang akurat dan terkesan hanya mengakomodasi kepentingan tertentu, hal itu bisa merusak optimisme masyarakat.
Baca Juga: Bisik-Bisik Prabowo dan Dasco Sebelum Terbang ke Arab Saudi: Apa yang Dibicarakan?
"Maka saya takut ya, ini pertumbuhan ekonomi 8 persen tadi hanyalah mimpi belaka," pungkasnya, mengakhiri pemaparannya dengan nada skeptis namun realistis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Booming Perumahan 2025-2029: Prabowo Genjot Subsidi, Apa Saja Dampaknya?
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan