Ketahanan Energi RI Juara 2 Dunia, Bahlil Girang!

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membawa kabar baik dari sektor energi nasional. Di tengah karut-marut geopolitik global yang mengganggu pasokan energi dunia, ketahanan energi Indonesia justru dinilai sangat kokoh hingga menempati peringkat kedua di dunia.

Bahlil mengungkapkan, predikat prestisius ini diberikan oleh lembaga keuangan ternama, JP Morgan Asset Management, melalui laporan bertajuk Eye on the Market. Dalam laporan tersebut, Indonesia berhasil mengungguli negara-negara raksasa lainnya.

"Dunia hampir semua merasakan dampak ini (geopolitik). Dalam kondisi seperti ini, kita harus bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dinilai oleh JP Morgan menjadi negara terbaik kedua di dunia yang mempunyai ketahanan energi," ujar Bahlil dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/4/2026).

Laporan JP Morgan tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82% konsumsi energi dunia. Indonesia berada di posisi kedua, tepat di bawah Afrika Selatan, namun sukses berada satu tingkat di atas Tiongkok yang bertengger di posisi ketiga.

Indonesia dinilai mampu menangkal krisis energi global berkat kombinasi produksi minyak dan gas bumi (migas) domestik yang besar, cadangan batu bara yang melimpah, serta potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat luas.

Bahlil membeberkan bukti nyata kekuatan tersebut. Salah satunya adalah capaian lifting minyak tahun 2025 yang sukses menyentuh target APBN di angka 605 ribu barel per hari (bph). Tak berhenti di situ, pemerintah mematok target lebih tinggi di tahun 2026 ini sebesar 610 ribu bph.

Selain itu, harapan baru muncul dari temuan "harta karun" gas raksasa di sumur Geliga-1, Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur.

"Satu tahun setengah kita melakukan eksplorasi, kita dapat lagi gas di Kalimantan Timur, namanya Geliga. Itu 5 TCF, 5 triliun mm, dengan 300 juta kondensat atau ekuivalen 375 juta barel minyak. Ini akan produksi di 2028-2029," terang Bahlil.

Demi memperkuat kemandirian, pemerintah siap tancap gas mengimplementasikan kebijakan Mandatori B50 yang akan mulai berjalan pada 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan bakal menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM secara signifikan.

Baca Juga: Bahlil Paparkan 3 Langkah Pemerintah Antisipasi Krisis Energi

Di sektor gas, pemerintah juga berupaya keras mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Strategi yang dijalankan antara lain melalui proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), serta mengkaji pengembangan Compressed Natural Gas (CNG).