- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih mengimpor tujuh juta ton LPG setiap tahun akibat minimnya produksi domestik.
- Kendala utama pengembangan industri LPG nasional adalah terbatasnya pasokan bahan baku komponen C3 dan C4 di dalam negeri.
- Pemerintah menyiapkan hilirisasi batubara menjadi DME dan pengembangan Compressed Natural Gas untuk mengurangi ketergantungan impor energi tersebut.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia masih harus mengimpor 7 juta ton LPG untuk memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun.
Ia menyebut produksi dalam negeri saat ini baru mencapai 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan nasional. Oleh karenanya Bahlil mengaku harus berpikir keras guna memenuhi defisit tersebut.
"Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke LPG. Dan saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai memberikan menemui Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026).
Bahlil mengungkapkan bahwa keterbatasan bahan baku menjadi tantangan utama dalam pengembangan industri LPG domestik. Ia menjelaskan bahwa produksi C3 dan C4, yang merupakan komponen utama LPG, masih sangat minim di Indonesia.
"Dan salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa kita membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4. Dan itu produksi di kita tidak terlalu banyak," ujarnya.
Meski demikian sejumlah upaya tengah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan proyek hilirisasi batubara menjadi dimetil eter atau DME.
Sebagai solusi, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Bahlil menyebut konversi batubara berkalori rendah (low calorie) menjadi DME merupakan salah satu alternatif potensial untuk menekan ketergantungan pada LPG.
Selain itu, Bahlil mengungkapkan rencana terbaru pemerintah untuk mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG. Rencana ini pun telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pangkas Impor LPG, Bahlil Siapkan Strategi CNG: Bahan Baku Melimpah, Gas Dalam Negeri!
"Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana
-
IHSG Masih Loyo Pada Penutupan Senin, Padahal 423 Saham Menghijau
-
Pangkas Impor LPG, Bahlil Siapkan Strategi CNG: Bahan Baku Melimpah, Gas Dalam Negeri!
-
Superbank Raup Laba Bersih Sebelum Pajak Rp 143,3 M Sepanjang 2025
-
Emiten TRON Sulap Bus AKAP Gunakan AI dalam Operasional
-
Krakatau Steel Bukukan Laba Bersih 4,6 Juta Dolar AS di Kuartal I-2026