Tak Hanya Ada Rokok, Vape Ilegal Juga Terancam Marak Beredar

Suara.com - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mendesak pemerintah menghapus ketentuan kemasan polos tanpa merek (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

APVI menilai kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu keberlangsungan industri legal, tetapi juga membuka celah semakin maraknya peredaran produk vape ilegal di pasar domestik.

Dalam pernyataan resminya, APVI menyoroti aturan yang mengharuskan penggunaan kemasan seragam dengan warna standar tertentu, termasuk Pantone 448 C, serta pembatasan identitas merek dan visualisasi produk secara komersial.

Menurut APVI, penghapusan identitas merek akan membuat konsumen semakin sulit membedakan produk legal dengan produk ilegal yang beredar di pasaran.

"APVI memandang bahwa regulasi perlu disusun secara proporsional, implementatif, dan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan industri legal nasional serta UMKM yang berada di dalam ekosistemnya," tulis APVI dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram resminya @apvi.official yang dikutip, Minggu (7/6/2026).

APVI menilai identitas merek merupakan aset ekonomi penting yang selama ini dibangun pelaku usaha melalui investasi jangka panjang.

Jika seluruh produk menggunakan kemasan yang seragam, maka perlindungan terhadap merek dan hak kekayaan intelektual (HAKI) dikhawatirkan ikut melemah.

Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko pemalsuan produk dan meningkatkan peredaran barang ilegal.

Menurut APVI, ketika seluruh kemasan memiliki tampilan yang hampir sama, konsumen dewasa akan kesulitan mengenali produk resmi. Akibatnya, pergeseran konsumsi ke pasar ilegal berpotensi meningkat dan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor cukai.

Baca Juga: Bea Cukai Wanti-wanti Kebijakan Kemasan Polos Jangan Beri Celah Rokok Ilegal

Sikap penolakan terhadap kemasan polos sebenarnya telah disampaikan APVI sejak PP 28/2024 disahkan. Saat itu, Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru.

"Aturan polos hanya akan menambah masalah baru. Mayoritas negara G20, negara-negara maju, tidak menerapkan kemasan polos untuk produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik. Negara tersebut hanya menerapkan peringatan berbentuk tulisan untuk produk tembakau alternatif," jelas Garindra.

Menurut APVI, risiko yang muncul bukan hanya terkait produk ilegal, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan di lapangan. Bahkan, mereka menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi peredaran produk yang sulit teridentifikasi.

Kekhawatiran itu muncul di tengah pertumbuhan industri rokok elektronik yang terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Data yang disampaikan APVI menunjukkan penerimaan cukai rokok elektronik mencapai sekitar Rp1,93 triliun pada 2023, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp2,75 triliun pada 2024 atau naik lebih dari 40 persen. Pada 2025, penerimaan cukai sektor tersebut berada di kisaran Rp2,8 triliun.

APVI juga menilai dampak kebijakan kemasan polos tidak hanya dirasakan oleh produsen vape, tetapi dapat menjalar ke berbagai sektor pendukung seperti industri kreatif, percetakan kemasan, periklanan, logistik, hingga jaringan distribusi.

Dalam Public Hearing yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan pada Mei 2026, sejumlah asosiasi industri disebut telah menyampaikan keberatan terhadap beberapa substansi pengaturan, terutama terkait standardisasi kemasan, penggunaan warna Pantone 448 C, dan pembatasan identitas merek.

Selain isu kemasan polos, industri hasil tembakau dan produk tembakau alternatif saat ini juga menghadapi sejumlah wacana regulasi lain, mulai dari larangan bahan tambahan hingga usulan pembatasan kadar tar dan nikotin.

Pelaku usaha khawatir berbagai aturan tersebut dapat semakin menekan keberlangsungan industri legal dan memperbesar ruang bagi peredaran produk ilegal di Indonesia.