Pemerintah Resmi Luncurkan SRUK 9 Juli, Era Baru Perdagangan Karbon Dimulai

Suara.com - Pemerintah bersiap membuka babak baru perdagangan karbon nasional. Pada 9 Juli 2026 mendatang, pemerintah akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai platform tunggal pencatatan dan registrasi unit karbon yang telah mengacu pada standar internasional.

Kehadiran SRUK diharapkan menjadi fondasi utama pengembangan pasar karbon Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku pasar global terhadap perdagangan karbon di Tanah Air.

Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pengembangan sistem tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai target yang disepakati dalam rapat koordinasi sebulan lalu.

"Sesuai janji, Komite Pengarah yang saya pimpin, pengembangan SRUK sebagai platform tunggal pencatatan unit karbon yang berstandar internasional, dapat diselesaikan sesuai target hasil kesepakatan rapat satu bulan yang lalu. Tepat waktu bisa selesai," ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (2/7/2026).

Menurut Zulhas, pengembangan SRUK melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengatakan sistem tersebut telah diselaraskan dengan standar internasional sehingga mampu menjadi acuan dalam pencatatan unit karbon nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar global.

"SRUK telah diselaraskan dengan CDSC yang berstandar internasional dengan memperhatikan keperluan nasional," katanya.

Peluncuran SRUK dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 pukul 15.00 WIB di Djakarta Theater. Sebelum peluncuran resmi, pemerintah juga akan memulai implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan melalui empat proyek yang dijadwalkan memperoleh persetujuan penerbitan kredit karbon pada 6 Juli 2026.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyebut kehadiran SRUK merupakan pencapaian penting yang telah dinantikan komunitas internasional sejak lahirnya Kesepakatan Paris atau COP21 pada 2015.

Baca Juga: KLH Luncurkan SRUK di 9 Juli, Garap Potensi Ekonomi Perdagangan Karbon

"Ini adalah suatu prestasi yang amat luar biasa karena sudah ditunggu oleh masyarakat internasional sejak COP21 di Paris tahun 2015. Dan alhamdulillah sudah, sistem sudah siap untuk launching," kata Hashim.

Menurutnya, kesiapan Indonesia membangun sistem registri karbon juga mendapat apresiasi dari berbagai negara dan lembaga internasional, termasuk Bank Dunia dan Uni Eropa. Hal itu dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan karbon dunia.

Di sisi lain, Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan menunggu seluruh regulasi rampung untuk menjalankan perdagangan karbon. Aturan yang telah selesai akan langsung diterapkan, sementara regulasi lainnya diselesaikan secara paralel.

"Yang sudah siap jalan. Yang belum selesai akan menyusul, yang sudah selesai berjalan. Jadi kita lakukan secara paralel," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai peluncuran SRUK menjadi momentum penting yang akan membuka peluang lebih besar bagi perdagangan karbon nasional.

"SRUK ini merupakan pintu yang membuka kesempatan kita untuk lepas landas kegiatan karbon, perdagangan karbon kita. Dan ini diharapkan oleh banyak pihak, dan insyaallah tanggal 9 ini merupakan tonggak untuk pembukaan dari SRUK itu," pungkasnya.