KLH Luncurkan SRUK di 9 Juli, Garap Potensi Ekonomi Perdagangan Karbon

Suara.com - Pemerintah memperkirakan potensi ekonomi perdagangan karbon di Indonesia dapat mencapai ribuan triliun rupiah. Untuk mendukung pengembangannya, pemerintah akan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 yang akan terhubung langsung dengan bursa karbon.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan SRNUK akan menjadi sistem pencatatan nasional yang menghubungkan enam sektor penyumbang kredit karbon dengan mekanisme perdagangan di bursa karbon.

"Kita ada enam sektor yang bisa ikut memperdagangkan karbon. Kehutanan, ESDM, Perindustrian, Pertanian, KKP, dan LH sendiri. Nah enam ini terkoneksi dengan satu namanya SRN UK, Sistem Registrasi Nasional Unit Karbon yang akan di-launching tanggal 9. SRN UK inilah kemudian yang terkoneksi dengan bursa," kata Jumhur dalam diskusi di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan investor telah menunggu peluncuran sistem tersebut. Setelah SRNUK terhubung dengan bursa karbon, transaksi diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

"Begitu kita launch dan kemudian ada interoperability dengan bursa karbon, maka mereka sudah bisa langsung. Semua kementerian atau sektoral tadi sudah mempersiapkan tata caranya. Tanggal 9 dimulai, nanti akan ada penjelasan lebih detail. Dan potensinya juga ribuan triliun ke depannya," ujarnya.

Menurut Jumhur, pemerintah ingin memastikan perdagangan karbon tidak hanya menjadi aktivitas jual beli semata, tetapi juga mampu mendorong pengurangan emisi, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Perdagangan karbon ini bukan menjadi sekadar permainan pedagang. Yang paling penting itu memastikan terjadinya mitigasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, adaptasi. Bahkan di kita tambah lagi prosperity atau kesejahteraan," katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyusun skema benefit sharing agar masyarakat yang menjaga kawasan berkarbon tinggi dapat menikmati manfaat ekonomi dari perdagangan karbon.

"Kita lagi sekarang mencari formula benefit sharing untuk lokal komunitas. Misalnya ada sebidang hutan yang punya nilai karbon, kemudian diperdagangkan, pertanyaannya siapa penerima manfaat. Saya mendorong penerima manfaat itu harus mereka yang ada di situ," ucap Jumhur.

Baca Juga: Akses Perdagangan Karbon Kini Lebih Terbuka, Bagaimana Masyarakat Adat Bisa Ikut?

Menurutnya, semakin besar manfaat yang diterima masyarakat lokal, semakin tinggi pula nilai karbon Indonesia di pasar internasional.

"Semakin kita menghargai masyarakat lokal, semakin kita menghargai orang yang tinggal di situ, maka mereka menghargai harga lebih tinggi. Semakin kita cuek, semakin direndahkan harga kita. Jadi perdagangan karbon ini menarik dan kita harus ikut dalam permainan itu. Jangan sampai karbon kita jadi murah," pungkasnya.