Moody's Soroti Risiko Kebijakan RI, Subsidi Energi Hingga DSI Jadi Catatan Merah Prabowo

Suara.com - Lembaga pemeringkat internasional Moody's Ratings kembali menyoroti meningkatnya risiko terhadap perekonomian Indonesia. Moody's menilai ketidakpastian kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto serta tekanan terhadap kondisi fiskal membuat keseimbangan risiko bagi Indonesia kini bergerak ke arah yang lebih negatif dibandingkan beberapa bulan lalu.

Menukil TheEdge Singapura, Selasa (21/7/2026) Wakil Presiden Divisi Sovereign Risk Moody's, Martin Petch, mengatakan tekanan terhadap anggaran negara meningkat setelah lonjakan subsidi energi yang dipicu konflik Iran. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun ini hingga tahun depan.

Menurut Moody's, kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga masih membayangi pasar keuangan Indonesia. Sejumlah isu seperti disiplin fiskal, independensi bank sentral, hingga semakin besarnya peran pemerintah dalam berbagai sektor strategis disebut menjadi perhatian investor sepanjang tahun ini.

Salah satu fokus perhatian Moody's adalah keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Lembaga pemeringkat tersebut menilai mandat dan tata kelola lembaga baru itu masih belum cukup jelas sehingga memicu kekhawatiran mengenai meningkatnya intervensi negara dalam perekonomian.

Selain itu, Moody's juga menyoroti masih sempitnya basis penerimaan negara Indonesia. Kondisi tersebut dinilai membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis, apabila tidak diikuti reformasi untuk meningkatkan pendapatan negara. Hingga kini, Moody's menilai belum terlihat langkah signifikan dalam memperluas basis penerimaan tersebut.

Meski demikian, Moody's mencatat sejumlah perkembangan positif. Pemerintah Indonesia telah memangkas anggaran program makan bergizi gratis di tengah meningkatnya subsidi energi sebagai upaya menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah juga disebut tengah melakukan evaluasi anggaran untuk mencari tambahan efisiensi belanja.

Pandangan Moody's berbeda dengan S&P Global Ratings yang pekan lalu tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil. Menurut S&P, fundamental kredit Indonesia masih cukup kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Ke depan, Moody's menyatakan akan mencermati kecukupan cadangan devisa, kredibilitas kebijakan pemerintah, kondisi badan usaha milik negara (BUMN), serta tata kelola Danantara. Lembaga tersebut menegaskan bahwa ekspansi belanja fiskal tanpa dibarengi reformasi penerimaan negara akan menjadi sinyal negatif bagi profil kredit Indonesia.

Baca Juga: Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet