Strategi Investasi Saham di Saat Perry Warjiyo Mundur

Suara.com - Investor pasar saham tidak perlu panik atas pengumuman Perry Warjiyo untuk mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Memang para analis menyebut, mundurnya Perry Warjiyo berpengaruh pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Head Research Kiwoom Sekuritas menilai, pengunduran diri Perry memang menjadi ujian terhadap independensi BI, terutama setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Namun, investor sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa independensi bank sentral telah hilang.

"Saya melihat pengunduran diri Perry Warjiyo ini sebagai ujian nyata terhadap independensi Bank Indonesia (BI) setelah P2SK, terutama setelah revisi terbaru pada 2026. Pengunduran diri Perry sendiri tentu belum bisa langsung dianggap sebagai bukti adanya intervensi. Tapi menurut saya, P2SK memang membuat pagar antara BI, pemerintah, dan DPR jadi jauh lebih tipis," ujar Head Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, yang perlu dicermati investor bukan hanya aspek hukum yang menyatakan BI tetap independen, melainkan bagaimana independensi tersebut dijalankan dalam praktik.

"Jadi, saya tidak akan langsung mengatakan bahwa pengunduran diri Perry adalah akibat efek implementasi P2SK. Namun, P2SK telah menciptakan institutional setting yang membuat political influence terhadap BI menjadi lebih mudah masuk, lebih luas, dan pada saat yang sama lebih sulit dibuktikan," katanya.

Karena itu, investor disarankan untuk tidak melakukan panic selling dan lebih fokus memantau perkembangan proses penunjukan gubernur BI definitif beserta arah kebijakan moneter selanjutnya.

Liza menilai pasar akan lebih sensitif terhadap sosok pengganti Perry dibanding pengunduran dirinya sendiri. Kredibilitas gubernur BI berikutnya akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan moneter.

"Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah Gubernur BI berikutnya cukup independen untuk mengatakan 'tidak' kepada Presiden ketika kepentingan stabilitas moneter bertentangan dengan agenda pertumbuhan atau kebutuhan fiskal pemerintah," bebernya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi pasar dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi untuk membeli maupun menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.

Baca Juga: Daftar Pejabat Profesional Sektor Keuangan yang Mundur era Prabowo