- Kepala BP BUMN Dony Oskaria memanggil direksi Adhi Karya di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
- Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban atas proyek LRT City yang mangkrak dan dikeluhkan masyarakat.
- Anak usaha Adhi Karya mengalami masalah likuiditas keuangan dan kondisi pasar properti yang belum pulih sepenuhnya.
Suara.com - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria memberi ultimatum kepada jajaran Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) terkait proyek LRT City yang mangkrak.
Dony pun telah memanggil jajaran direksi ADHI untuk bertanggungjawab berbagai keluhan masyarakat terkait LRT City.
Adhi Karya juga diminta untuk memperkuat komunikasi dengan penghuni dan pemangku kepentingan terkait.
"Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan," ujar Dony di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
LRT City merupakan bagian dari pengembangan kawasan hunian terintegrasi yang terhubung dengan infrastruktur transportasi massal.
Seiring dengan pengembangan kawasan, penyelesaian aspirasi dan keluhan masyarakat menjadi penting agar pembangunan dapat memberikan manfaat dan kenyamanan bagi penghuni.
BP BUMN dan Danantara mendorong Adhi Karya memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara bertanggung jawab.
Pembangunan tidak hanya perlu diselesaikan secara fisik, tetapi juga harus memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi masyarakat.
Tak Punya Dana Segar
Emiten properti, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) mengakui memang tengah hadapi masalah soal keuangan dan likuiditas saat-sat ini. Imbasnya, sejumlah proyek LRT City berbasis Transit Oriented Development (TOD) milik anak usaha Adhi Karya mangkrak.
Direktur Portofolio Bisnis & Risiko merangkap Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta mengatakan kondisi itu membuat keterlambatan kewajiban serah terima unit kepada konsumen.
Menurutnya, model bisnis pengembangan kawasan TOD membutuhkan investasi besar sejak tahap awal karena perusahaan harus menyiapkan lahan di sekitar simpul transportasi publik, seperti stasiun Commuter Line, LRT, maupun BRT, sekaligus membangun infrastruktur pendukung sebelum proyek hunian dikembangkan secara bertahap.
"Saat ini, ADCP menghadapi tantangan likuiditas yang berdampak pada penyelesaian proyek. Pipeline business yang berbasis pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), mengharuskan korporasi untuk menyediakan kawasan lahan disekitar area stasiun transportasi umum: Commuter Line, LRT, dan BRT termasuk menyediakan fasilitas infrastruktur pendukung. Sementara itu, pengembangan hunian dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan," ujar Rozi seperti dikutip dalam keterbukaan informasi.
Ia menambahkan, kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih dalam beberapa tahun terakhir turut memperberat tantangan perusahaan.
"Sehingga berdampak pada penerimaan kas dan kemampuan pendanaan penyelesaian proyek," lanjut Rozi.