- Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menyatakan transaksi Kartu Kredit Indonesia pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026.
- Nilai transaksi tersebut melonjak 69,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp87,2 miliar.
- Bank Indonesia berencana memperkuat penggunaan Kartu Kredit Indonesia melalui pengembangan fitur pembayaran daring yang terintegrasi dengan marketplace dan E-Katalog LKPP.
Suara.com - Transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, nilai transaksi KKI di segmen eksisting pemerintah tercatat mencapai Rp147,8 miliar.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Ryan Rizaldy, mengatakan, nilai tersebut meningkat 69,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp87,2 miliar.
“Nominal transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada triwulan II 2026 terus mengalami akselerasi,” kata Ryan Rizaldy dalam paparannya di Gedung Bank Indonesia, Selasa (18/8/2026).
Dari sisi penggunaan, KKI telah digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Hingga triwulan II 2026, tercatat 59 kementerian/lembaga (K/L) atau 60 persen dari total K/L telah aktif bertransaksi menggunakan KKI pada segmen eksisting.
Sementara itu, pada tingkat pemerintah daerah, sebanyak 296 pemda atau 54 persen dari total pemerintah daerah telah aktif menggunakan KKI untuk transaksi.
BI selanjutnya akan memperkuat penggunaan KKI pada segmen pemerintah, khususnya melalui pengembangan fitur pembayaran secara daring atau online payment.
Penguatan tersebut akan dilakukan melalui integrasi KKI dengan sejumlah marketplace potensial serta E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Langkah tersebut diharapkan semakin memperluas pemanfaatan KKI dalam transaksi pemerintah sekaligus mendukung digitalisasi sistem pembayaran di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.