Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Khawatir Investasi Terganggu

Kamis, 19 November 2026 | 06:35 WIB
ilustrasi tambang. (unsplash.com/Dominik Vanyi)
BACA 10 DETIK
  • Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM agar negara menguasai minimal 70 persen hasil pertambangan.
  • Apindo dan IMA mendesak pemetaan kontribusi ekonomi serta penjagaan iklim investasi sebelum aturan ditetapkan.
  • ASPEBINDO meminta pemerintah merinci metode penghitungan target tersebut secara transparan demi kepastian pelaku usaha.

Suara.com - Pelaku usaha pertambangan mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi dan memetakan seluruh kontribusi ekonomi industri, sebelum merumuskan aturan teknis mengenai target 70 persen manfaat tambang untuk negara. 

Langkah ini dinilai krusial agar upaya peningkatan penerimaan negara berjalan seiring dengan kepastian berusaha dan keberlanjutan proyek jangka panjang.

Desakan tersebut muncul menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dalam arahannya, Prabowo meminta minimal 70 persen hasil maupun kepemilikan saham pertambangan dikuasai oleh negara sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

Merespons arahan tersebut, Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hendra Sinadia, menekankan bahwa perbaikan tata kelola regulasi harus tetap menjadi prioritas. 

Menurutnya, iklim investasi yang kondusif dibutuhkan untuk mendorong ekspansi perusahaan yang sudah beroperasi maupun menarik minat modal baru.

"Selain itu yang perlu juga menjadi perhatian adalah iklim investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan regulasi peraturan yang mendorong meningkatnya investasi dari perusahaan existing dan masuknya investasi dari investor prospektif," ujar Hendra saat dihubungi Suara.com. 

Hendra menambahkan, kontribusi fiskal perusahaan tambang yang taat aturan sebenarnya sudah sangat besar melalui setoran pajak di antaranya PPh, PPN, PBB serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalti, yang tarifnya untuk beberapa komoditas termasuk tertinggi di antara negara produsen sejenis. 

Meski belum ada kajian spesifik mengenai tarif pajak efektif, ia memperkirakan porsi yang masuk ke kas negara sudah mencapai separuh atau lebih dari hasil usaha. 

Karena itu, ia menilai penertiban tambang ilegal jauh lebih mendesak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

"Untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara, penertiban terhadap kegiatan penambangan tanpa izin dan pengelolaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab perlu diintensifkan," ujar Hendra.

Pandangan serupa disampaikan Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (API-IMA). IMA menilai pembahasan angka 70 persen tidak dapat semata-mata diukur dari pajak, royalti, atau dividen dalam satu tahun buku, melainkan harus melihat siklus bisnis jangka panjang.

Berdasarkan catatan IMA, lebih dari 80 persen total pengeluaran perusahaan tambang dibelanjakan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji pekerja, hingga kewajiban fiskal daerah dan pusat.

"Kehadiran industri pertambangan juga turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti lewat keterangannya. 

Selain itu, keuntungan perusahaan juga banyak yang diinvestasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan operasi di tengah tingginya risiko industri padat modal ini.

IMA lantas  meminta pembahasan formula 70 persen dimulai dari pemetaan menyeluruh atas kontribusi industri bagi negara dan perekonomian. 

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com