- Penerima bansos pada tahun depan akan menggunakan data terbaru.
- Untuk tahap awal akan disalurkan pada Kuartal I 2027.
- Perubahan data penerima dapat terjadi setelah pemerintah melakukan registrasi dan verifikasi.
Suara.com - Pemerintah akan menggunakan data hasil pemutakhiran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada 2027. Penyaluran bansos dengan data tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada kuartal I 2027, setelah proses pembaruan data diselesaikan hingga akhir tahun ini.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan data lama dalam penyaluran bansos tahun depan.
"Data yang terbaru ini. Kita makanya upgrade data itu," kata Luhut usai rapat di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).
"Akhir tahun ini. 2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," lanjut Luhut menambahkan.
Menurut Luhut, perubahan data penerima dapat terjadi setelah pemerintah melakukan registrasi dan verifikasi. Masyarakat yang sebelumnya menerima bansos tetapi berdasarkan hasil pendataan tidak lagi berhak dapat dikeluarkan.
Sebaliknya, warga yang sebelumnya tidak menerima bantuan dapat masuk dalam daftar jika dinilai berhak.
"Kamu berhak gak dapat? Kalau dulu, kalau kau gak berhak, dulu kalau dapat sekarang gak dapat lagi. Atau sebaliknya," ujarnya.
Luhut mengatakan pemerintah masih melakukan proses pemutakhiran data sebelum digunakan untuk penyaluran bansos. Ia menargetkan seluruh proses tersebut dapat berjalan hingga akhir 2026.
"Ya kita harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor Presiden, sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua," kata Luhut.
Ia mengatakan data kependudukan yang ada di Dukcapil juga tengah dimutakhirkan. Luhut menyebut data tersebut mencakup sekitar 98 persen jumlah penduduk.
"Nah di Pak Mendagri sudah ada 289 juta ya? Ya, sudah jadi cukup banyak. Ya, jadi 98 persen dari jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil," ungkap Luhut.
Data tersebut kemudian akan diperbarui menggunakan teknologi yang dikembangkan pemerintah. Luhut mengatakan pemutakhiran juga mencakup perbaikan desil penerima perlindungan sosial.
"Nah itu sekarang kita mutakhirkan semua dengan AI ini, kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua," jelasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan platform yang digunakan memiliki data Dukcapil sebagai basis utama. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan informasi lain untuk melakukan verifikasi dan validasi penerima bansos.
"Sekarang sudah mencapai 258 kabupaten/kota yang dilakukan dalam proses ongoing untuk melakukan verifikasi, validasi penerima bantuan sosial," tutur Tito.