Gibran Mundur Bukti Prabowo Bukan Presiden Boneka, Fahri Hamzah: Tak Bisa Disetir Oligarki

Sabtu, 14 November 2026 | 21:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka (tengah) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). [ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/sgd/tom]
BACA 10 DETIK
  • Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi penuh dan menolak menjadi presiden boneka.
  • Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum wawasan kebangsaan di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
  • Prabowo dinilai berhasil membongkar berbagai penyimpangan seperti perampokan lahan dan manipulasi pajak secara tegas.

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang memiliki independensi penuh dan tidak dapat dijadikan presiden boneka oleh kekuatan mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk ‘Belajar dari Kasus Gibran: Memperbaiki Presidensialisme Kita’ pada Jumat (13/11/2026).

Dalam pemaparannya, Fahri menyoroti dinamika politik nasional dan menilai permasalahan yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka hendaknya menjadi bab terakhir dari sebuah kepalsuan mengenai adanya “permainan boneka” dalam melahirkan pemimpin di Indonesia.

“Gibran ini adalah contoh sempurna dari kekacauan sistem kita. Kalau memakai istilah tobat Pak Rocky Gerung (Anggota Watimpres RI), maka kita harus sungguh-sungguh perbaiki sistem presidensial kita. Jangan kucing-kuncingan lagi,” ujar Fahri Hamzah dikutip Sabtu (14/11/2026).

Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sabtu (14/11/2026). [Istimewa]

“Kita harus hentikan ini. Kita memulai satu lembaran baru untuk menjadikan kepemimpinan sebagai sesuatu yang sejati yang bersumber dari jiwa dan semangat para pendiri bangsa kita,” tambahnya.

Momentum pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI dinilai sebagai titik balik penting untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurutnya, publik diajak untuk tidak sekadar terjebak pada peristiwa pengiriman surat pengunduran diri Gibran ke MPR dan Presiden, melainkan membedah akar masalah dari sudut pandang teori presidensialisme.

“Kasus dinamika politik akhir-akhir ini, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden, harus dipandang sebagai momentum refleksi bagi bangsa untuk mengevaluasi ulang sistem presidensial,” katanya.

Fahri memandang kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini sebagai antitesis dari fenomena pemimpin yang lahir dari pencitraan instan dan mudah dikendalikan dari balik layar.

Dengan rekam jejak yang panjang serta kemandirian berpikir yang diwarisi dari tradisi intelektual keluarganya, Prabowo dinilai tidak mudah disetir oleh kekuatan oligarki maupun kepentingan eksternal.

Kemandirian tersebut, lanjut Fahri, berakar kuat dari latar belakang keluarganya—mulai dari sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo (pendiri Fakultas Ekonomi UI dan tokoh gerakan koperasi), hingga kakeknya, Margono Djojohadikusumo (pendiri bank sentral).

"Kita bersyukur sekarang ada Pak Prabowo yang tidak bisa dijadikan boneka. Beliau independen, tidak bisa disogok, pikirannya merdeka karena berasal dari tradisi berpikir, dan sudah menulis buku jauh sebelum berkuasa untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta melawan oligarki," ungkap Fahri.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengungkapkan bahwa independensi tersebut terlihat nyata dari keberanian Presiden Prabowo dalam membongkar berbagai praktik penyimpangan.

Sejumlah langkah tegas yang diambil pemerintahan saat ini dinilai patut mendapatkan apresiasi luas.

Fahri kemudian mencontohkan keberhasilan Presiden Prabowo dalam membongkar kasus perampokan lahan hutan untuk tambang dan perkebunan seluas 6,2 juta hektare, serta praktik manipulasi pajak seperti under-invoicing dan window dressing dalam perdagangan hasil bumi.

Selain itu, ia juga menyinggung pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan melalui operasi penyadapan ilegal terhadap 20.000 nama—di mana Presiden sendiri menjadi salah satu korban dan target yang disadap—yang dilakukan oleh eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Cs.

Berbagai pengungkapan ini, menurut Fahri, membuktikan bahwa Prabowo bukanlah “presiden boneka” yang mudah diatur oleh kekuatan maupun bayangan di masa lalu.

"Presiden sebelumnya sempat menjadi seperti boneka karena bukan hasil tempaan, melainkan hasil tepuk tangan sesaat. Akibatnya, negara dioperasikan dari belakang layar, bahkan presidennya sendiri pun hendak dikendalikan dan disadap. Sekarang semua itu mulai dibongkar satu per satu oleh Pak Prabowo," tegasnya

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com