- Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan data keluarga penerima perlindungan sosial baru mencapai enam juta dari target empat puluh juta keluarga di Jakarta pada Rabu, 30 September 2026.
- Pemerintah akan mempercepat proses registrasi tersebut dengan mengerahkan lima ratus ribu agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat di lapangan.
- Pelibatan aparat TNI, Polri, dan berbagai instansi dilakukan untuk menjangkau warga yang kesulitan melakukan registrasi secara mandiri tanpa gawai yang memadai.
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan masih menunggu pendataan keluarga penerima perlindungan sosial. Dari target sekitar 40 juta hingga 50 juta keluarga yang ditargetkan terdaftar pada akhir tahun 2026, jumlah yang sudah terdata saat ini baru sekitar 5,5 juta hingga 6 juta keluarga.
Ia memastikan akan mempercepat proses registrasi tersebut dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
"Ya sekarang baru 6 juta kali ya (keluarga terdaftar)," ujar Luhut di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Luhut mengatakan percepatan pendataan dilakukan dengan memperbanyak agen Perlinsos yang membantu masyarakat melakukan registrasi. Ia mencontohkan apabila jumlah agen nantinya mencapai 500 ribu orang, proses pendataan dapat berlangsung lebih cepat.
"Tapi makanya kita bikin ramai-ramai ini (agen Perlinsos) supaya angka ini bisa cepat dan kita yakin bisa," ujar Luhut.
Menurut Luhut, agen tersebut nantinya membantu menambah jumlah masyarakat yang masuk dalam pendataan. Ia memberikan ilustrasi apabila setiap agen dapat menambah dua orang dalam satu hari.
"Karena kalau per hari kalau kita punya nanti 500.000 agen, ya tiap agen nambah dua orang aja 1.000.000 (keluarga terdata) kan? Jadi 1.000.000 kalau ya 30 hari 30.000.000," ungkap Luhut.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga melibatkan unsur di tingkat masyarakat hingga aparat TNI dan Polri demi menjangkau warga yang kesulitan melakukan registrasi secara mandiri.
"Ya sama aja, semua (pendataan) ke RT ini. Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT," katanya.
Luhut mengatakan keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena masih ada masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler yang memadai untuk melakukan registrasi sendiri.
"Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI, Polri, Kementerian Agama, penyuluh pertanian semua kita libatkan," imbuhnya.
Pemerintah sebelumnya menyebut proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial telah berjalan di 258 kabupaten/kota. Agen Perlinsos disiapkan untuk membantu masyarakat menggunakan aplikasi, termasuk warga yang tidak memiliki gawai atau kesulitan mengoperasikannya.