- KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi pengadaan dana kebencanaan BNPB di Yogyakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.
- Petugas KPK mengamankan empat belas orang beserta barang bukti uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan logam mulia.
- Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah memperingatkan BNPB agar tidak melakukan mark-up pada anggaran penanggulangan bencana.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkaitan dengan dugaan korupsi dana siap pakai untuk bencana.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Jauh sebelum adanya OTT KPK di BNPB, eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya pernah memperingatkan lembaga tersebut agar tidak melebihkan (mark up) anggaran bencana yang sudah disiapkan Pemerintah.
Agustus lalu, eks Menkeu Purbaya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Kalimantan. Ia menyebut kalau anggaran penanganan Karhutla Kalimantan nantinya tergantung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita akan channeling lewat BNPB," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Saat ditanya berapa anggaran yang disiapkan, Purbaya hanya menyinggung soal dana Rp 5 triliun yang saat ini masih dimiliki BNPB. Namun dirinya memastikan anggaran itu ditambah apabila kurang.
"(BNPB) Belum minta. Tapi kita sediakan, kan mereka punya Rp 5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti," lanjutnya.
Bendahara Negara menyebut kalau saat ini BNPB belum memberikan total anggaran yang diperlukan untuk penanganan karhutla Kalimantan.
Namun dia memperkirakan bahwa anggaran penanganan karhutla Kalimantan tidak sebesar dana untuk bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat beberapa waktu lalu.
"Sekarang ini masih terjadi kan, dia akan access ulang. Tapi hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh masih sekali," lanjutnya.
Untuk saat ini Purbaya baru menerima pengajuan anggaran dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Namun jika BNPB sudah mengajukan, Kemenkeu siap menyediakan anggaran.
Purbaya juga mewanti-wanti agar anggaran penanganan karhutla Kalimantan tidak dilebihkan (mark up). Sebab anggaran penanggulangan bencana berbeda dengan belanja Pemerintah biasa.
"Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain," jelas Purbaya.
Dugaan korupsi BNPB
Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan 14 orang yang terdiri dari Sekretaris Utama atau Sestama, pejabat pembuat komitmen, dan pihak-pihak swasta.
Selain itu, lanjut Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia berupa emas.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ujar Budi.
Untuk barang bukti emas, Budi menyebut terdapat emas batangan dan tabungan emas yang ditemukan. Namun, dia belum mengungkapkan jumlah emas yang diamankan.
Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.