Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong penguatan koperasi pertanian di kawasan ASEAN melalui akses pembiayaan yang terjangkau, pemberdayaan koperasi perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital.
Upaya tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, dalam pertemuan ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan pertemuan ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) di Yogyakarta, 12–13 Oktober 2026.
Dalam forum yang dihadiri delegasi negara-negara anggota ASEAN tersebut, Deva memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan dana bergulir untuk koperasi, khususnya di sektor pertanian dan koperasi yang melibatkan serta dipimpin perempuan.
Paparan ini menegaskan pentingnya dukungan dan keberpihakan pemerintah dalam membangun ekosistem koperasi yang mampu memperkuat produktivitas petani, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mendukung ketahanan pangan.
Salah satu program yang menjadi perhatian delegasi ASEAN adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Model ini menempatkan koperasi sebagai penghubung antara petani, pasar, dan rantai pasok melalui fungsi agregator, konsolidator, serta pembeli hasil produksi (off-taker). Sejumlah delegasi ASEAN mengapresiasi pendekatan tersebut dan menyatakan ketertarikan untuk mempelajarinya sebagai referensi pengembangan koperasi di negara masing-masing.
“Ketahanan pangan tidak hanya dibangun di lahan pertanian, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi para pelaku yang menggerakkannya. Koperasi memiliki peran penting untuk menghubungkan produksi petani dengan pasar sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan Deva dalam paparannya.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan koperasi. Pelaksanaan tugas tersebut bertumpu pada tiga prinsip, yaitu keberhasilan penyaluran pembiayaan, keberhasilan pemanfaatan dana, dan keberhasilan pengembalian dana agar dapat kembali disalurkan kepada koperasi lainnya.
Untuk mendukung pelaku usaha di sektor riil, LPDB Koperasi menyediakan pembiayaan dengan tarif jasa yang kompetitif, mulai dari 3 persen menggunakan metode perhitungan sliding rate, serta tanpa biaya administrasi dan provisi.
Skema ini diharapkan dapat membantu koperasi memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,91 triliun kepada 3.930 koperasi mitra di 36 provinsi, dengan manfaat yang menjangkau lebih dari 529.000 pengguna akhir.
Khusus sektor pertanian, pembiayaan pada 2026 mencapai sekitar Rp379,28 miliar, meningkat tujuh kali lipat dibandingkan 2021. Pembiayaan tersebut menjangkau berbagai komoditas dan kegiatan usaha, antara lain tebu dan gula, tembakau, sarana produksi serta pupuk pertanian, peternakan dan susu, hingga perikanan.
Cakupan tersebut menunjukkan peran koperasi sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi produktif di wilayah perdesaan, sekaligus bagian dari rantai pasok yang mendukung ketersediaan pangan.
Selain sektor pertanian secara umum, pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan LPDB Koperasi. Hingga Oktober 2026, pembiayaan yang disalurkan kepada koperasi yang berfokus pada perempuan maupun dipimpin perempuan mencapai sekitar Rp542,64 miliar dan menjangkau lebih dari 363.000 anggota perempuan.
Dukungan ini mencakup berbagai kegiatan usaha, mulai dari petani kopi Gayo di Aceh hingga usaha pertanian berbasis komunitas di berbagai daerah. Melalui pembiayaan tersebut, koperasi perempuan memiliki peluang untuk memperkuat kegiatan usaha produktif dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat.
Lima Agenda Strategis untuk Koperasi Pertanian ASEAN