- Kementerian Perhubungan mendesak PT KAI mempercepat pengadaan delapan rangkaian KRL baru guna mengatasi penumpukan penumpang Jabodetabek.
- Target operasional penuh 35 rangkaian KRL baru yang disetujui sejak 2023 ditetapkan paling lambat tahun 2027.
- Pemerintah juga masih mengevaluasi proposal PT KAI terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang secara mendalam.
Evaluasi Impor KRL Bekas dan Komitmen Kelaikan Operasional
Sementara itu, mengenai wacana impor KRL bekas dari Jepang yang sempat mengemuka, Allan mengungkapkan bahwa pihak regulator saat ini masih melakukan proses evaluasi mendalam terhadap dokumen proposal yang diajukan oleh PT KAI.
Penilaian komprehensif tersebut mencakup berbagai aspek teknis keselamatan, mulai dari spesifikasi mesin, konfigurasi tata letak tempat duduk, hingga keberadaan fasilitas pendukung seperti toilet di dalam gerbong kereta.
Kemenhub hingga kini belum menerbitkan surat persetujuan final atas permohonan tersebut lantaran masih menantikan kelengkapan berkas rincian teknis dari pihak operator.
“Kami masih menunggu spesifikasi teknis finalnya yang ingin dibawa ke Indonesia seperti apa,” ujar Allan.
Allan menegaskan bahwa Kemenhub memegang teguh komitmen untuk mengutamakan aspek keselamatan dan kelayakan operasional, baik dalam tahap pengadaan maupun pada saat pengoperasian harian KRL.
Regulator bersama PT KAI dan PT INKA secara berkala terus melakukan investigasi dan evaluasi komprehensif terhadap gangguan teknis yang sempat dialami oleh sejumlah unit KRL buatan dalam negeri.
Sesuai dengan regulasi perkeretaapian yang berlaku, operator transportasi wajib hukumnya untuk membekukan atau menghentikan sementara operasional setiap unit kereta yang terindikasi tidak memenuhi standar keselamatan minimum.