- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada 12 November 2026.
- MPR RI menyatakan jabatan tersebut kosong dan akan segera memilih penggantinya dalam waktu maksimal 60 hari.
- Gibran berhak menerima dana pensiun serta berbagai fasilitas mewah negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Gibran berhak mengantongi uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan hukum, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Mengacu pada Pasal 1 Huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan kalkulasi tersebut, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan—angka yang sekaligus menjadi nilai pensiun pokok bulanan bagi mantan Wakil Presiden.
2. Tunjangan Rutin Sesuai Standar Pensiun PNS
Selain menerima uang pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan Wakil Presiden juga berhak atas berbagai tunjangan tambahan. Besaran dan komponen tunjangan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga nominalnya disesuaikan dengan standar pensiunan aparatur sipil dan berbeda dari tunjangan jabatan saat masih aktif.
3. Tagihan Biaya Rumah Tangga
Dibayarkan Negara Negara turut menanggung kebutuhan operasional tempat tinggal mantan Wakil Presiden. Fasilitas ini mencakup seluruh biaya pemakaian utilitas dasar rumah tangga, mulai dari tagihan air, aliran listrik, hingga saluran telepon.
4. Jaminan Pembiayaan Kesehatan Penuh untuk Keluarga
Merujuk pada Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden mendapatkan perlindungan kesehatan menyeluruh. Seluruh biaya perawatan dan layanan kesehatan bagi diri mantan Wakil Presiden beserta anggota keluarganya ditanggung sepenuhnya oleh kas negara.
5. Rumah Kediaman Layak Beserta Isinya
Tidak hanya tunjangan finansial, Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mewajibkan negara menyediakan satu unit rumah kediaman yang layak bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Rumah tersebut diserahkan lengkap beserta perlengkapan perabotannya dalam satu kali pemberian. Namun, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa biaya pemeliharaan rumah pada masa-masa berikutnya menjadi tanggung jawab pribadi mantan Wakil Presiden bersangkutan.
6. Mobil Dinas Negara Lengkap dengan Sopir
Fasilitas mewah lainnya berupa penyediaan kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudi pribadi. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, seluruh biaya perawatan rutin kendaraan serta gaji bulanan pengemudi tetap dibebankan kepada anggaran negara guna menunjang aktivitas kemasyarakatan sang mantan pejabat.
Kapan Dana Pensiun dan Fasilitas Tersebut Mulai Cair?
Meskipun Gibran telah menyatakan mundur per Kamis (12/11/2026), pencairan uang pensiun dan fasilitas kenegaraan tersebut tidak serta-merta langsung dieksekusi pada hari pengajuan surat.
Merujuk pada Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran uang pensiun pokok dan tunjangan baru mulai disalurkan pada bulan berikutnya terhitung setelah ketetapan pemberhentian dengan hormat resmi diterbitkan. Dengan demikian, realisasi seluruh hak dan fasilitas mewah tersebut bergantung penuh pada finalisasi status hukum pemberhentian dengan hormat oleh lembaga negara yang berwenang.