- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada 12 November 2026.
- MPR RI menyatakan jabatan tersebut kosong dan akan segera memilih penggantinya dalam waktu maksimal 60 hari.
- Gibran berhak menerima dana pensiun serta berbagai fasilitas mewah negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Suara.com - Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan resmi kosong terhitung sejak Kamis, 12 November 2026. Kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia ini terjadi menyusul langkah Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Kendati per hari ini tidak lagi menduduki jabatan publik maupun menjalankan tugas kenegaraan apa pun, Gibran tetap berhak memperoleh aliran dana bulanan serta berbagai fasilitas mewah yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh anggaran negara.
Jaminan kesejahteraan bagi mantan pucuk pimpinan eksekutif tersebut dilindungi secara sah oleh konstitusi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.
Kepastian mengenai status kekosongan jabatan Wakil Presiden dikonfirmasi langsung oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Muzani menegaskan bahwa secara faktual jabatan tersebut telah lowong sejak surat pengunduran diri disampaikan.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," tegas Muzani kepada awak media.
Lebih lanjut, pimpinan lembaga tinggi negara tersebut menyatakan bahwa MPR akan segera mengambil langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan kursi RI-2 secepat mungkin. Merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, proses pengisian jabatan wakil presiden yang lowong wajib dirampungkan dalam tenggat waktu paling lama 60 hari.
Payung Hukum Jaminan Pensiun dan Fasilitas Eks Wakil Presiden
Terkait hak-hak keuangan dan fasilitas bagi mantan kepala negara maupun wakilnya, pemerintah telah mengaturnya secara rinci dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 Ayat (1) beleid tersebut, ditegaskan bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak mendapatkan jaminan pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 Ayat (2) menetapkan bahwa besaran pensiun pokok yang diberikan mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih aktif menjabat.
Dalam bagian penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, negara memandang pemberian hak keuangan dan fasilitas tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta pengabdian selama menjalankan roda pemerintahan.
Selain itu, aturan ini mempertimbangkan bahwa meskipun sudah purnatugas dari jabatan struktural negara, mantan Presiden dan Wakil Presiden umumnya tetap menjalankan berbagai tugas kemasyarakatan yang melekat pada kedudukan historis mereka.
Daftar 6 Uang dan Fasilitas Mewah yang Ditanggung Negara
Apabila proses administrasi pengunduran diri Gibran rampung dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, berikut adalah rincian enam hak keuangan dan fasilitas negara yang berhak diterimanya:
1. Uang Pensiun Pokok 100 Persen dari Gaji Terakhir