- Kontrak kementerian Rp14,69 miliar menopang bisnis anak usaha RANS.
- Kontribusi kontrak pemerintah melonjak menjadi 59% pendapatan pada 2026.
- CELIOS menyoroti potensi konflik kepentingan dan pemborosan APBN.
Suara.com - Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad semakin banyak mendapatkan pemasukan dari anggaran kementerian. Di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anak usaha PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) justru mengantongi kontrak pengadaan jasa dari sejumlah kementerian senilai Rp14,69 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi RANS pada Rabu (11/11/2026), PT Rans Animasi Indonesia mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024 hingga 2026.
Yang menarik, kontribusi kontrak kementerian terhadap pendapatan perusahaan terus membesar. Pada 2024, kontribusinya tercatat sebesar 18%. Angka tersebut meningkat menjadi 42% pada 2025 dan mencapai 59% sepanjang Januari-September 2026.
Artinya, lebih dari separuh pendapatan Rans Animasi Indonesia selama sembilan bulan pertama 2026 berasal dari kerja sama dengan kementerian.
Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi promosi museum serta produksi konten edukasi terkait program perikanan. RANS menyebut empat pekerjaan tersebut menghasilkan lebih dari 150 konten kreatif dan aktivitas kampanye.
Besarnya kontribusi anggaran pemerintah terhadap pendapatan perusahaan ini memunculkan pertanyaan mengenai ketergantungan bisnis RANS terhadap kontrak kementerian. Terlebih, Raffi Ahmad saat ini masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pemberian anggaran APBN kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat pemerintahan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan bagi pejabat pemerintahan yang memiliki konflik kepentingan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu.
Menurut Huda, hubungan antara perusahaan RANS dengan Raffi Ahmad yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden perlu menjadi perhatian dari sisi tata kelola pemerintahan.
Ia bahkan menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kasus konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja yang pernah menyeret staf khusus Presiden. Dalam kasus tersebut, pejabat yang bersangkutan memilih mundur dari jabatannya.
Tak hanya soal potensi konflik kepentingan, Huda juga menyoroti penggunaan APBN untuk membiayai promosi program pemerintah melalui jasa influencer.
Menurutnya, kegiatan promosi pariwisata melalui influencer memang dapat memberikan manfaat ekonomi apabila mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun, penggunaan jasa pihak eksternal untuk mengomunikasikan program pemerintah perlu dievaluasi agar tidak tumpang tindih dengan fungsi kehumasan kementerian maupun Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).