- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026), yang memicu pelemahan rupiah dan kenaikan IHSG.
- MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memilih pengganti Gibran guna memulihkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.
- MSCI berencana mengeluarkan beberapa perusahaan Indonesia dan mengubah klasifikasi pasar menjadi pasar mandiri pada Juni 2027.
Kredibilitas, rekam jejak, serta kemampuan menjalankan pemerintahan menjadi sejumlah aspek yang akan diperhatikan pasar.
"Pengganti Gibran harus memiliki rekam jejak hukum, pendidikan, dan etika yang tidak diragukan agar dapat segera meyakinkan investor domestik maupun internasional," ujarnya.
Menurut Ramaditya, persyaratan tersebut semakin penting karena pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi tantangan dalam menjaga kepercayaan lembaga investasi internasional.
Dia mengingatkan bahwa dampak pengunduran diri Gibran terhadap perekonomian secara keseluruhan memang belum sepenuhnya terlihat.
Namun, apabila ketidakstabilan politik berlangsung bersamaan dengan memburuknya kondisi ekonomi, situasi tersebut berpotensi berkembang menjadi krisis jika tidak segera ditangani.
Sorotan MSCI Tambah Tekanan bagi Pasar Modal Indonesia
Ujian kepercayaan investor terhadap Indonesia juga datang dari perkembangan di pasar modal global. Penyedia indeks internasional, Morgan Stanley Capital International (MSCI), sebelumnya mengumumkan rencana mengeluarkan Barito Pacific dan Bumi Resources Minerals dari MSCI Global Standard Index mulai 1 Desember 2026.
Perubahan tersebut berpotensi mengurangi jumlah perusahaan Indonesia dalam MSCI Indonesia Index menjadi hanya tujuh emiten, dari sebelumnya 17 perusahaan berdasarkan lembar fakta MSCI pada April 2026.
Langkah tersebut menyusul usulan MSCI pada 15 Oktober 2026 untuk mengubah klasifikasi Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).
Rencana perubahan klasifikasi itu berkaitan dengan kekhawatiran mengenai transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi. Keputusan akhir MSCI mengenai status Indonesia diperkirakan diumumkan pada Juni 2027.
Kondisi ini membuat proses pergantian wakil presiden menjadi semakin sensitif.
Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga stabilitas politik, tetapi juga membuktikan bahwa tata kelola pasar modal Indonesia dapat dipercaya oleh investor internasional.
Wakil Presiden Baru Dituntut Perkuat Ekonomi
Selain memiliki kredibilitas pribadi, wakil presiden yang baru juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintahan.
Ramaditya menilai persoalan penyaluran anggaran negara, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah membutuhkan perhatian serius.
Koordinasi yang efektif diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata.
Sejumlah agenda strategis Indonesia juga membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat, mulai dari hilirisasi industri, transisi energi, hingga penciptaan lapangan kerja formal.
Menurut dia, wakil presiden berikutnya harus mampu mendorong pertumbuhan industri padat karya sekaligus mempermudah kegiatan usaha kecil dan menengah.
"Transisi yang berhasil membutuhkan wakil presiden yang mampu memperjuangkan industri padat karya dan mempermudah kegiatan bisnis berskala kecil," kata Ramaditya.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas koalisi pemerintahan tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Kebijakan belanja populis yang tidak diperhitungkan dengan baik justru berisiko membebani keuangan negara.