- PKB membantah mengusulkan Cak Imin sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
- Muhammad Khozin menegaskan partainya tidak pernah membahas posisi tersebut karena merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.
- PKB mendorong Presiden dan MPR segera menindaklanjuti kekosongan jabatan demi mengakhiri polemik agar pemerintahan fokus pada pembangunan.
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
PKB menegaskan penentuan kandidat pengisi jabatan tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan partainya bahkan tidak pernah membahas nama Cak Imin untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” kata Khozin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Khozin menjelaskan, sikap politik PKB dalam menyikapi polemik ijazah Gibran selama ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurutnya, partai tidak memiliki kepentingan untuk mendapatkan posisi politik tertentu dari polemik tersebut.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia kembali memastikan nama Cak Imin tidak pernah muncul dalam pembicaraan internal partai, baik dalam diskusi maupun komunikasi antarpengurus.
PKB, kata dia, justru ingin polemik terkait ijazah Gibran segera berakhir agar pemerintah dapat lebih fokus menjalankan program.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” ujarnya.
Di sisi lain, Khozin mendorong Presiden Prabowo dan MPR RI segera menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.
Ia berharap proses tersebut tidak berlarut-larut sehingga pemerintahan dapat kembali berfokus pada agenda pembangunan.
“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” pungkasnya.