- Pemerintah memberlakukan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mewajibkan perusahaan menyetor dana cadangan pesangon karyawan secara terpusat mulai tahun 2028.
- Kebijakan ini bertujuan melindungi pekerja dari risiko kegagalan bayar pesangon perusahaan serta mengecualikan kewajiban bagi usaha mikro dan kecil.
- Seluruh dana pesangon perusahaan wajib dialihkan ke lembaga pemerintah paling lambat pada Oktober 2027 dengan ancaman sanksi administratif.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.
Sanksi Administratif dan Pengecualian untuk UMKM
Untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap amanat undang-undang, pemerintah menyiapkan instrumen penegakan hukum yang berlapis. Perusahaan yang mangkir atau tidak menyediakan dana cadangan pesangon bagi pekerjanya akan dijatuhi sanksi administratif yang tegas. Bentuk sanksi tersebut mencakup penerbitan peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian maupun seluruh operasional bisnis, hingga sanksi terberat berupa pencabutan perizinan berusaha.
Kendati demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kapasitas finansial pelaku usaha skala kecil agar tidak terbebani regulasi ini. Dalam ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 ditegaskan bahwa kewajiban penyediaan dan penyetoran dana cadangan pesangon tidak diberlakukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
"Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mematangkan langkah penunjukan lembaga yang akan mengemban mandat sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon seiring bergulirnya masa transisi menuju batas akhir penyetoran pada Oktober 2027.
Indah memastikan bahwa perancangan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan didedikasikan untuk menghadirkan jaring pengaman yang komprehensif bagi seluruh ekosistem ketenagakerjaan nasional, mencakup fase sebelum bekerja, selama masa bekerja, hingga perlindungan finansial setelah masa kerja berakhir.