- Presiden Prabowo Subianto menggunakan pesawat Airbus A320 registrasi San Marino T7-ESJ ke KTT ASEAN di Manila.
- Istana dan instansi terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai penggunaan pesawat berregistrasi asing tersebut hingga 15 November 2026.
- Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai penggunaan pesawat registrasi asing sulit dibenarkan dan berpotensi melanggar aturan.
Suara.com - Penggunaan Airbus A320 beregistrasi San Marino, T7-ESJ, oleh Presiden Prabowo Subianto ke KTT ke-49 ASEAN di Manila memunculkan pertanyaan tentang armada kepresidenan yang selama ini dimiliki dan dipakai negara. Hingga Minggu (15/11/2026), Istana belum memberikan penjelasan resmi soal alasan penggunaan pesawat tersebut.
Indonesia memiliki pesawat kepresidenan Boeing 737-800 Business Jet 2 (BBJ2) beregistrasi A-001. Pesawat itu milik Kementerian Sekretariat Negara dan dioperasikan Skadron Udara 17 TNI Angkatan Udara. Kontrak pembeliannya diteken pada akhir 2010, dan pesawat diserahkan pada April 2014.
Rencana pembelian pesawat sendiri muncul karena pertimbangan biaya. Pada 2010, Mensesneg Sudi Silalahi menyebut alokasi sewa pesawat bagi Presiden dan Wakil Presiden mencapai Rp180 miliar setahun. "Padahal kalau kita menyewa, sudah rugi 900 miliar, pesawat tidak kita miliki," ujarnya saat itu.
Sejak menjabat, Prabowo kerap memakai Boeing 737-700 BBJ beregistrasi PK-GRD. Pada Oktober 2024, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan saat itu, Hasan Nasbi, menyatakan pesawat itu milik pribadi Prabowo. "Itu pesawat pribadi Pak Prabowo. Di bawahnya coba lihat ada tulisan GRD," katanya, seperti dikutip kumparan. Untuk penerbangan jarak jauh, Presiden menggunakan Boeing 777-300ER milik Garuda Indonesia yang berlivery kepresidenan, PK-GIG dan PK-GIF.
Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai keberadaan armada itu membuat penggunaan pesawat registrasi asing sulit dibenarkan.
"Tidak ada alasan kenapa Presiden RI harus gunakan pesawat registrasi asing sebagai pesawat Kepresidenan resmi," tulisnya di media sosial.
Kritik Alvin terhadap pesawat registrasi asing bukan hal baru. Pada 2023, kepada kumparan, ia menyebut pesawat berregistrasi asing yang terbang di rute domestik memerlukan izin Kementerian Perhubungan berdasarkan rekomendasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Ia menilai praktik itu melanggar asas cabotage, yakni prinsip yang melindungi penerbangan domestik bagi operator nasional, dan berpotensi merugikan negara dari sisi bea masuk dan pajak.
Pemerintah sebelumnya pernah menanggapi polemik pesawat Presiden. Pada Februari 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah kabar bahwa Prabowo memakai dua pesawat kenegaraan dalam kunjungan ke luar negeri. "Saya jawab enggak ada itu. Itu tidak benar," katanya, seperti dikutip Infobanknews. Ia menjelaskan pesawat cadangan merupakan prosedur standar keamanan.
Untuk pesawat T7-ESJ, belum ada keterangan dari Istana, Kementerian Sekretariat Negara, maupun TNI AU tentang status sewa, operator resmi, dasar perizinan, ataupun biaya yang ditanggung negara.