- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah mengenakan PPN PMSE pada transaksi belanja online untuk menciptakan keadilan pasar.
- Pemberlakuan PPN PMSE tersebut diterapkan secara otomatis pada pembelian barang e-commerce dan langganan layanan streaming secara online.
- Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 14,1 triliun rupiah dari sektor PMSE dan ekonomi digital per 31 Oktober 2026.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan alasan Pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
Menkeu Suahasil menjelaskan, kebijakan PPN PMSE berlaku untuk transaksi yang dilakukan pengguna lewat online. Ia mencontohkan, saat masyarakat membeli tisu lewat e-commerce atau toko online, maka barang tersebut akan dikenakan PPN.
Hal ini juga serupa ketika pembeli melakukan transaksi lewat gerai atau toko offline, tisu itu sudah dikenakan PPN. Suahasil menyebut kalau kebijakan ini dilakukan agar lebih adil.
"Esensinya itu begini, ini ada tisu, kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Senin (16/11/2026).
"Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil. Jadi menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," lanjut dia.
Contoh lain, kebijakan PPN PMSE ini juga berlaku untuk pengguna yang berlangganan layanan streaming. Ketika mereka melakukan transaksi, maka Pemerintah akan menarik PPN secara otomatis.
"Anda bayar PPN di dalam rekening bulanan langganan dari video streaming tersebut, itu sudah bayar pajak pertambahan nilai. Nah sehingga sudah ada pajak pertambahan nilai yang terkumpul melalui perdagangan menggunakan sarana elektronik," beber Suahasil.
Adapun kategori penerimaan negara dari PMSE dan ekonomi digital lainnya saat ini sudah terkumpul 14,1 triliun per 31 Oktober 2026 untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).