Prabowo: 70% Izin Tambang Harus Dikuasai Negara, Kalau Perlu Kuasai Sahamnya

Senin, 16 November 2026 | 12:15 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia harus dinikmati oleh negara. Foto Setneg.
BACA 10 DETIK
  • Minimal 70% hasil dari seluruh izin tambang wajib dinikmati negara, termasuk opsi kuasai sahamnya.
  • Investor boleh balik modal lebih dulu, namun setelah itu keuntungan mayoritas menjadi hak negara.
  • Ekspor tambang kini wajib lewat sistem satu pintu guna mencegah kecurangan laporan volume barang.

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia harus dinikmati oleh negara. Prabowo bahkan membuka opsi bagi negara untuk mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang jika diperlukan demi memastikan keuntungan mayoritas kembali ke rakyat Indonesia.

Instruksi tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia disela-sela acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," tegas Prabowo di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Kepala Negara memastikan pemerintah tetap membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor pertambangan nasional. Dalam skema yang ditegakkan pemerintah, investor diperbolehkan meraih keuntungan hingga modal investasinya kembali.

Setelah titik balik modal tercapai, porsi keuntungan mayoritas wajib menjadi hak bangsa Indonesia.

"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ujar Prabowo.

Selain mengatur porsi keuntungan tambang, Prabowo juga menyoroti kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi laporan ekspor dan under-invoicing. Ia menyentil oknum pengusaha yang memanfaatkan izin di dalam negeri tetapi memarkir keuntungan besarnya di luar negeri.

Untuk menutup celah kecurangan tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor komoditas melalui sistem satu pintu lewat lembaga yang ditunjuk negara.

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com