- Pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 untuk melegalkan sumur minyak rakyat di Musi Banyuasin dan berbagai daerah lainnya.
- Kebijakan legalisasi memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi ratusan ribu warga yang bekerja sebagai penambang minyak tradisional setempat.
- Minyak dari sumur rakyat baru mengalir sebagian kecil, sementara Indonesia menghadapi lonjakan impor migas dan gangguan target lifting nasional.
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi mengajukan usulan kenaikan upah minimum untuk tahun 2027 berada di rentang 7,5 persen hingga 9,5 persen.
Tuntutan tersebut disuarakan sebagai langkah strategis untuk mendongkrak taraf kesejahteraan kaum buruh sekaligus menjaga ketahanan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mendesak pemerintah agar mengakomodasi angka usulan tersebut dalam formulasi penetapan struktur pengupahan tahun depan.
Dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada Senin (16/11/2026), ia mengingatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) supaya tidak melakukan intervensi kebijakan yang menekan besaran kenaikan upah melalui penggunaan koefisien indeks tertentu (alfa) yang terlalu rendah.
Menurut Said, kalkulasi penetapan upah minimum semestinya berpijak secara objektif pada realitas kondisi makroekonomi serta kebutuhan hidup riil para pekerja, sehingga keputusan akhir pemerintah tidak merugikan kalangan buruh.
"Dan yang terakhir tentang upah minimum. Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentu (alfa) yang 0,7, jangan," tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Cakupan Empat Skema Upah dan Prediksi Jadwal Molor ke Desember 2026
Pembahasan serta penetapan struktur pengupahan tahun 2027 nantinya akan mencakup empat instrumen upah yang berlaku di seluruh wilayah dan sektor industri di Indonesia, yakni:
- Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Mengacu pada pola penetapan pada tahun-tahun sebelumnya, Said memperkirakan proses penentuan upah minimum untuk periode 2027 berpotensi kembali mengalami kemunduran jadwal. Ia memprediksi pemerintah baru akan mengumumkan secara resmi besaran persentase kenaikan keempat jenis upah minimum tersebut pada awal bulan Desember 2026.
"Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026 kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan-kenaikan upah minimum tahun 2027. Baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP," ungkap Said.
Guna mempercepat dimulainya proses perundingan tripartit antara unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja, Said mengungkapkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan saat ini tengah merampungkan persiapan pembentukan struktur Dewan Pengupahan Nasional yang baru. Ia menaruh harapan besar agar pengesahan lembaga tersebut dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.
Keberadaan Dewan Pengupahan Nasional dinilai sangat krusial sebagai wadah resmi untuk memfasilitasi dialog sosial, membedah indikator pertumbuhan ekonomi serta inflasi, hingga merumuskan rekomendasi besaran upah minimum tahun 2027 sebelum ditetapkan menjadi keputusan pemerintah.
"Nah, itu tentang upah minimum. Dan sekarang Menteri Tenaga Kerja, saya sudah dengar, akan mengesahkan dalam waktu dekat ini, seminggu dua minggu ini, dewan pengupahan [nasional] yang baru. Jadi sudah bisa berunding nih," pungkas Said Iqbal.
Dengan bergulirnya usulan angka kenaikan sebesar 7,5 hingga 9,5 persen dari kalangan serikat pekerja, dinamika perundingan upah minimum 2027 diproyeksikan menjadi salah satu isu ketenagakerjaan paling krusial menjelang tutup tahun.