Bos BI: Transaksi Digital Tak Sepenuhnya Aman

Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (23/9/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
BACA 10 DETIK
  • Serangan siber transaksi digital sepanjang 2026 tercatat hanya 0,001%.
  •  Indeks keberdayaan konsumen BI naik menjadi 77,03% pada 2026.
  • BI dan OJK memperkuat perlindungan konsumen melalui Gerakan Geber PK.

Suara.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan serangan siber terhadap transaksi pembayaran digital sepanjang 2026 tercatat hanya sebesar 0,001% dari total transaksi digital. Meski persentasenya sangat kecil, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian bank sentral karena berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, kecilnya persentase serangan siber tidak serta-merta membuat risiko tersebut bisa diabaikan. Sebab, keamanan transaksi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital.

"itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Tapi kecil, tapi mempengaruhi jadi tetap harus kita handle dengan baik," ujar Filianingsih di Hotel Bidakara, Senin (16/11/2026).

Ilustrasi Transaksi Digital

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI berkomitmen memperkuat pengaturan dan pengawasan perilaku pasar atau market conduct dengan pendekatan berbasis data dan risiko.

Bank sentral juga akan mendorong transparansi serta meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan konsumen. Langkah ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan perlindungan ketika menghadapi permasalahan dalam menggunakan layanan pembayaran digital.

"Bank Indonesia berkomitmen satu, memperkuat pengaturan dan pengawasan perilaku pasar, market conduct berbasis data dan risiko. Kedua, kami terus mendorong transparansi dan efektivitas penanganan pengaduan," katanya.

Di sisi lain, BI mencatat tingkat keberdayaan konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran digital mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Nasional Perlindungan Konsumen yang rutin dilakukan setiap tiga tahun sekali melalui 46 kantor perwakilan BI.

Survei tersebut digunakan untuk mengukur Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP), yang mencerminkan pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, hingga setelah menggunakan layanan sistem pembayaran digital.

Hasilnya, IKKSP 2026 mencapai 77,03%. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang sebesar 64,67%.

Menurut Filianingsih, peningkatan indeks tersebut menunjukkan konsumen semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, serta lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi digital.

"Di sini terlihat konsumen semakin mampu mengenali risiko dan mempertimbangkan pilihan dan berhati-hati dalam bertransaksi," jelasnya.

Selain memperkuat pengawasan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meningkatkan sinergi melalui Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem perlindungan konsumen yang lebih responsif dan berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya penggunaan layanan pembayaran digital.

Filianingsih menegaskan, keberhasilan perlindungan konsumen tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kebijakan maupun program yang telah diluncurkan. Hal terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya diukur dari kebijakan dan program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, transaksi yang semakin aman, penyelesaian masalah yang semakin efektif dan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan pembayaran digital," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com