- UMP Jakarta dinilai kalah dari Bekasi dan Karawang meski biaya hidup lebih mahal.
- KSPI mendesak kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5%-9,5%.
- Buruh meminta pemerintah menggunakan indeks alfa 0,9, bukan lagi 0,7.
Suara.com - Persoalan upah minimum kembali menjadi sorotan menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Ibu Kota justru dinilai semakin tertinggal dari daerah penyangganya, meski biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2027 secara signifikan. Pasalnya, upah minimum Jakarta saat ini dinilai lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Kondisi tersebut dianggap tidak masuk akal karena pekerja di Jakarta harus menghadapi biaya hidup yang relatif lebih mahal, tetapi justru menerima standar upah minimum lebih rendah dibandingkan pekerja di kawasan industri penyangga Ibu Kota.
"Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Menurut Said, salah satu faktor yang menentukan besaran kenaikan upah minimum adalah penggunaan indeks alfa dalam formula penghitungan upah. Indeks tersebut menjadi pengali dalam formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dia berharap pemerintah daerah menggunakan indeks alfa yang lebih tinggi agar kenaikan upah pekerja tidak semakin tertinggal dari kebutuhan hidup.
Said secara khusus meminta pemerintah tidak kembali menggunakan indeks alfa 0,7 seperti dalam penetapan upah minimum sebelumnya. Dia justru mendorong penggunaan indeks alfa sebesar 0,9.
"Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7. Dia pakai 0,9 indeks (alfa) tentunya," ujarnya.
Tak hanya Jakarta, KSPI juga menyoroti persoalan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat.
Said meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengubah rekomendasi UMSK yang telah disampaikan para bupati dan wali kota. Dia mengingatkan agar polemik perubahan rekomendasi upah sektoral yang sebelumnya terjadi tidak kembali terulang.
Dia bahkan menyinggung kekalahan pemerintah provinsi dalam gugatan terkait persoalan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.
"Kang Dedi sudah kalah di PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta. Jadi jangan diulangi lagi," tegas Said.
Di tengah tuntutan kenaikan biaya hidup, KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum nasional 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%.
Usulan tersebut mencakup seluruh instrumen upah minimum, mulai dari UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), hingga UMSK.
KSPI juga meminta Menteri Ketenagakerjaan tidak kembali melakukan intervensi terhadap penetapan upah melalui penggunaan indeks tertentu yang dinilai membatasi besaran kenaikan upah pekerja.
"Dan yang terakhir tentang upah minimum. Kenaikannya kami usulkan 7,5% sampai 9,5%. Nah, kami berharap Menaker dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentu yang 0,7, jangan," jelasnya.