Tak Ingin Dikuasai, Prabowo Pagari Pertambangan RI dari Investor Asing

Senin, 16 November 2026 | 18:14 WIB
Presiden Prabowo Subianto. [ist].
BACA 10 DETIK
  • Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menguasai minimal tujuh puluh persen industri pertambangan.
  • Instruksi tersebut disampaikan pada pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, hari Senin.
  • Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui lembaga PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mencegah kecurangan.

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menguasai 70 persen pertambangan demi kepentingan negara.

Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait kekayaan sumber daya dikuasai demi kepentingan rakyat. 

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Prabowo pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, di Palu, Sulawesi Tengah yang dikutip pada Senin (16/11/2026). 

Ilustrasi tambang emas. [dok. PT Kristalin Ekalestari]

Dengan merujuk pada amanat undang-undang itu, Prabowo meminta kepada Bahlil agar kekayaan alam yang bersumber dari industri pertambangan dikuasai oleh negara. 

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM (Bahlil), semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," kata Prabowo. 

Bahkan Prabowo juga meminta agar kepemilikan sahamnya juga dikuasai oleh negara. Ia menjelaskan bahwa investor tetap diperbolehkan menanamkan modal karena Indonesia masih membutuhkan pembiayaan. 

Namun, setelah modal investasi tersebut kembali, mayoritas keuntungan harus menjadi milik bangsa Indonesia. Ia menyatakan kebijakan tersebut sudah mulai ditegakkan dan meyakini manfaatnya akan segera dirasakan dalam beberapa bulan ke depan.

Upaya untuk menguasai keuntungan hasil tambang tersebut salah satunya dilakukan dengan kebijakan ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). 

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton; jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," pungkas Prabowo. 

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com