- Kebijakan legalisasi sumur rakyat berhasil menghilangkan rasa takut penambang dari ancaman penertiban, namun realisasi volume produksinya baru mencapai sebagian kecil dari target minimal pemerintah dan belum mampu mendongkrak defisit lifting nasional secara signifikan.
- Lonjakan impor migas akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah (konflik AS-Iran) telah mendongkrak harga minyak mentah dunia
- Lemahnya tata kelola karena aturan hukum yang berlaku saat ini baru sebatas peraturan menteri, sementara RUU Migas permanen belum kunjung disahkan.
Suara.com - Lebih dari setahun setelah negara melegalkan sumur minyak warga, rasa takut penambang di Musi Banyuasin kini berganti ketenangan. Kemitraan resmi terus meluas, meski produksi masih harus dikejar di tengah gejolak pasokan minyak dunia.
"Ga takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah legal aman kami, Pak," ujar Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kelegaan Anita ungkapkan saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi desanya pada 16 Oktober 2025. Warga lain, Joko Mulyo, merasakan hal serupa.
"Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, sangat terbantukan sekali. Kami kami kerja mungkin tidak ada rasa takut, rasa was-was dan berasa terlindungi," kata Joko.
Rasa takut mereka bukan tanpa alasan. Lima pekan sebelumnya (9/9/2025), sumur tradisional yang diduga ilegal terbakar di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, masih di kabupaten yang sama, dan menewaskan lima orang.
Tragedi semacam inilah yang hendak diakhiri lewat legalisasi. "Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat," kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Payung hukumnya ialah Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Aturan itu layak diuji dari dua sisi: keselamatan dan kesejahteraan warga, serta artinya bagi negara yang masih bergantung pada minyak impor, terlebih sejak konflik Timur Tengah mengganggu Selat Hormuz pada Februari 2026.
Satu Kabupaten, 22.381 Sumur
Bermula dari skala persoalan, inventarisasi pemerintah per 9 Oktober 2025 yang mencatat 45.095 sumur minyak masyarakat di enam provinsi, dan 22.381 di antaranya berada di Musi Banyuasin.
Di balik angka itu tersimpan ketergantungan ekonomi yang besar. Mongabay Indonesia pada 2024 memperkirakan, 230.000 orang terlibat menambang minyak di kabupaten tersebut. Karena itu, pemerintah memilih jalan tengah, keselamatan dan legalitas ditegakkan tanpa memutus nafkah warga.
Jalan tengah itu diwujudkan lewat insentif harga. Di Mekar Sari, Bahlil mengumumkan harga beli 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP), harga patokan minyak mentah Indonesia, naik dari sebelumnya 70 persen.
"Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini, sesuai aturan," katanya.
Namun, harga hanyalah pintu masuk. Perubahan mendasarnya ada pada cara negara memandang sumur warga, dari sasaran penertiban menjadi mitra resmi. Gubernur menunjuk pengelola atas rekomendasi bupati atau wali kota, paling banyak satu BUMD, satu koperasi, dan satu UMKM per kabupaten, dengan persetujuan Menteri ESDM.
Para pengelola itu lalu bermitra dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), perusahaan pemegang wilayah kerja migas, selama empat tahun pertama. Mereka wajib menjaga keselamatan kerja, lingkungan, dan kaidah keteknikan yang baik, menyerahkan seluruh produksi kepada kontraktor, serta tidak mengebor sumur baru.
Arah kebijakan ini didukung akademisi. Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga, Falih Suaedi, menilai, "Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tetapi juga kemandirian dalam mengelola."
Meski demikian, ketatnya standar teknis membuat transisi tidak bisa langsung tancap gas. Pengiriman perdana ke KKKS baru berlangsung di Stasiun Pengumpul Tempino, Jambi, pada 31 Desember 2025, sekitar 240 barel. Pada 11 Februari 2026, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto melaporkan kepada DPR bahwa baru satu UMKM yang mengalirkan minyak.