- ICA-CEPA ditargetkan berlaku akhir 2026 atau awal 2027.
- IEU-CEPA akan ditandatangani di Brussels pada 21 November 2026.
- IEU-CEPA berpeluang memperluas ekspor produk padat karya dan UMKM.
Suara.com - Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan internasional untuk memperluas akses pasar produk dalam negeri. Dua kesepakatan yang menjadi perhatian adalah Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Kedua perjanjian tersebut ditargetkan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia menembus pasar Kanada dan negara-negara Uni Eropa.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Johni Martha mengatakan, proses ratifikasi ICA-CEPA saat ini telah memasuki tahap akhir. Pemerintah menargetkan perjanjian dagang dengan Kanada tersebut mulai diimplementasikan pada akhir 2026 atau awal 2027.
"Yang tahun ini ada beberapa yang sudah akan segera implementasi, tapi yang mungkin saya perlu bagikan sama teman-teman karena memang pelaku usaha juga selalu bertanya-tanya, kita dalam proses implementasi tahap akhir ratifikasi untuk Indonesia-Kanada-CEPA," kata Johni kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, seluruh proses pembahasan dan tanya jawab masing-masing pihak telah diselesaikan. Dengan demikian, implementasi bisa dilakukan setelah seluruh tahapan ratifikasi rampung.
Melalui ICA-CEPA, Indonesia dan Kanada akan memiliki kerangka kerja sama yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, hingga akses pasar. Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia untuk memperluas jangkauan pasar di Kanada.
Namun, pemerintah belum bisa memastikan apakah ICA-CEPA akan lebih dahulu berlaku dibandingkan IEU-CEPA.
"Kalau bicara lebih dulu mana atau tidak, saya belum berani bisa pastikan karena semua masih berproses. Ya, siapa tahu malah duluan EU-CEPA. Kita belum tahu kan karena semua masih berproses," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga bersiap menandatangani IEU-CEPA pada 21 November 2026 di Brussels, Belgia. Delegasi Indonesia akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Johni mengatakan, kesepakatan dengan Uni Eropa tersebut menjadi langkah strategis untuk mengamankan kepentingan pelaku usaha nasional, khususnya industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini mengekspor produknya ke kawasan tersebut.
"Melalui EU-CEPA ini, paling tidak, kita berhasil mengamankan kepentingan nasional, khususnya untuk industri padat karya dan UMKM yang melakukan kegiatan eksportasi ke wilayah Uni Eropa," ujarnya.
Meski demikian, penandatanganan IEU-CEPA belum membuat kesepakatan tersebut langsung berlaku. Perjanjian masih harus melalui proses ratifikasi di DPR RI sebelum dapat diimplementasikan.
Johni memperkirakan proses ratifikasi perjanjian internasional biasanya membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga delapan bulan. Namun, pemerintah berharap tahapan tersebut bisa diselesaikan lebih cepat.