- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi 2027 akan dilakukan paling lambat 21 November 2026.
- Pemerintah daerah menggunakan formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu untuk merumuskan besaran upah minimum.
- Gubernur diwajibkan menetapkan upah minimum sektoral provinsi paling lambat pada tanggal 26 November 2026.
Suara.com - Pemerintah akan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Penetapan upah minimum tahun depan akan mempertimbangkan tiga indikator utama.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, mekanisme penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam aturan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menyesuaikan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Adapun tiga indikator utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan upah minimum 2027 akan diterjemahkan melalui formula penghitungan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu yang digunakan dalam formula tersebut berada pada rentang 0,5 hingga 1,0. Ketiga indikator ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan besaran kenaikan upah minimum di wilayah masing-masing.
Untuk mendukung penghitungan tersebut, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan metode klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum.
Dia juga menekankan pentingnya dialog sosial untuk menyerap masukan dari seluruh pihak yang berkepentingan.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.
Setelah penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026, pemerintah daerah harus menetapkan UMSP paling lambat 26 November 2026.
Sementara itu, batas akhir penetapan UMK ditetapkan pada 25 November 2026. Adapun UMSK harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.