- Mastercard dan GASA melaporkan 70 persen orang dewasa Indonesia terpapar penipuan digital setahun terakhir.
- Pabrik penipuan lintas negara dan kecerdasan buatan kini digunakan untuk melancarkan kejahatan siber yang canggih.
- Seluruh infrastruktur pembayaran digital harus diperkuat untuk mencegah kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Suara.com - Riset dari Mastercard dan Global Anti-Scam Alliance (GASA) mengungkapkan sebanyak 70 persen orang dewasa di Indonesia tercatat pernah menemui upaya penipuan digital (scam) dalam satu tahun terakhir.
Executive Vice President Public Sector Mastercard, Ambassador Ailish Campbell menilai angka paparan penipuan di lapangan bahkan berpotensi jauh lebih tinggi dari temuan survei tersebut. Bahkan 10 persen responden dilaporkan mengalami kerugian finansial akibat terjerat penipuan.
"70 persen orang dewasa di Indonesia pernah mengalami upaya penipuan dalam satu tahun terakhir. Nah, hal itu juga membuat saya berpikir bahwa 30% lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu, karena sejujurnya saya rasa angka ini mungkin lebih mendekati 100%," ujar Campbell saat memaparkan hasil riset tersebut di Jakarta.
Menurut Campbell, dampak kejahatan siber ini melampaui sekadar hilangnya uang tunai. Praktik penipuan tersebut mengancam ketahanan ekonomi rumah tangga hingga keberlangsungan usaha masyarakat.
"Dan ini bukan sekadar kerugian finansial atau moneter; kerugian ini mencerminkan tabungan keluarga, kerja keras para pengusaha, dan modal kerja, serta mengikis kepercayaan terhadap platform digital dan masa depan digital Indonesia," kata Campbell.
Ia memaparkan bahwa modus kejahatan siber saat ini telah berevolusi menjadi jauh lebih canggih, terindustrialisasi, dan bersifat lintas negara.
Kemunculan pabrik penipuan (scam factories) memungkinkan satu pelaku mengoperasikan ribuan agen untuk memproduksi serangan penipuan secara masif.
Para pelaku kejahatan juga semakin aktif memanfaatkan teknologi AI untuk mengelabui korban, mulai dari pembuatan konten palsu, peniruan identitas (impersonation), kloning suara (voice cloning), hingga rekayasa sosial (social engineering) tingkat tinggi yang kian sulit dikenali masyarakat.
Menghadapi ancaman tersebut, Campbell menegaskan bahwa pengamanan sistem pembayaran di Indonesia tidak bisa lagi hanya bertumpu pada perlindungan kartu kredit atau kartu debit. Seluruh lapisan infrastruktur transaksi digital lokal harus diperkuat.
"Jadi, izinkan saya sekali lagi menekankan bahwa tidaklah cukup bagi kita untuk hanya melihat, misalnya, bagian kartu kredit atau bagian kartu debit saja. Di Indonesia, kita juga harus melihat transfer antarrekening atau kode QR. Setiap bagian, setiap tingkatan dari tumpukan teknologi pembayaran, termasuk dompet digital, harus diperiksa dan langkah pencegahannya harus diterapkan," papar dia.
Lebih lanjut, Campbell mendorong pelaku industri keuangan, pemerintah, dan sektor swasta untuk bergerak lebih jauh ke hulu dalam memutus rantai penipuan sebelum korban terlanjur mentransfer dana.
"Kita perlu mendeteksi domain berbahaya, kredensial yang bocor, perangkat yang mencurigakan, infrastruktur kriminal, dan jaringan rekening penampung sebelum konsumen sampai pada titik benar-benar menerima pesan penipuan tersebut lalu melakukan pembayaran," pungkas Campbell.